Penerapan Prinsip Itikad Baik Pada Perjanjian Asuransi Terkait Penyelesaian Hak Tertanggung Bagi Perusahaan Asuransi Yang Gagal Bayar (Studi Putusan: Nomor 389/ Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst)

Putri, Gracia (2024) Penerapan Prinsip Itikad Baik Pada Perjanjian Asuransi Terkait Penyelesaian Hak Tertanggung Bagi Perusahaan Asuransi Yang Gagal Bayar (Studi Putusan: Nomor 389/ Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Gracia Putri_207221017.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Gracia Putri_207221017.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Gracia Putri_207221017.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text Lampiran_Gracia Putri_207221017.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perjanjian asuransi sebagai suatu hubungan timbal balik antar subyek harus dibuat dengan itikad baik. Walaupun Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian asuransi, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penerapan asas utmost good faith dalam perjanjian perdata dengan penerapan asas utmost good faith yang sempurna dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan memperhatikan implikasinya. Dalam praktiknya, kedua hal ini memiliki dampak yang sangat berbeda, dan jika para pihak dalam perjanjian asuransi tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan prinsip utmost good faith, itu akan sangat buruk. Sehingga diperlukan suatu pemahaman yang benar dan jelas mengenai konsepsi asas utmost good faith dalam perjanjian asuransi agar tidak salah dalam menerapkan serta menimbulkan sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus kepailitan perusahaan asuransi sesuai UU No. 37/2004, pengajuan kepailitan dan PKPU perusahaan asuransi mutlak diberikan kepada OJK untuk membangun dan menumbuhkan suatu kepercayan kepada masyarakat. Namun respon OJK pada kasus PT AJK dianggap tidak mematuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) UU No. 40/2014 dan Pasal 55 ayat (4) POJK 28/2015 yang di dalamnya mengatur terkait prosedur pengajuan permohonan kepailitan. Maka ketika OJK tetap lambat memberi tanggapan pada hal tersebut tentu akan menurunkan eksistensi peran OJK sebagai lembaga pengawas yang dapat melindungi kepastian hukum atas hak nasabah maupun perusahaan asuransi. Adapun akibat hukum yang terjadi dari lambatnya respon OJK adalah kerugian bagi nasabah sebagai pemegang polis asuransi, Pelanggaran kewajiban oleh OJK,

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Utmost Good Faith, Perjanjian, Otoritas Jasa Keuangan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 02:15
Last Modified:	19 Nov 2024 02:15
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45158

Actions (login required)

View Item