Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015)

Pungus, Dominiqy Injili Edfiene (2024) Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Dominiqy Injili Edfiene.P_217221038.pdf Download (432kB)
	Text Bab isi_Dominiqy Injili Edfiene.P_217221038.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Dominiqy Injili Edfiene Pungus_217221038.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text Lampiran_Dominiqy Injili Edfiene Pungus_217221038.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum pelaksanaan perkawinan, melainkan juga setelah perkawinan berlangsung. Terjadi perubahan pada Pasal 29 UU Perkawinan, di mana frasa baru ditambahkan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus berbentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Sebelum putusan MK, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, pasca putusan MK, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Masalah dalam penelitian ini adalah urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian dan pihak ketiga yang terlibat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan menganalisis urgensi pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, sekaligus menilai perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan pemanfaatan bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa setelah putusan MK, pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, melainkan juga dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan adalah terdapat risiko dari harta bersama, keinginan dari pasangan perkawinan campuran untuk memiliki sertifikat hak milik, serta alasan lainnya, namun karena ketidaktahuan pasangan suami istri terhadap peraturan pembuatan perjanjian perkawinan sehingga baru membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dicapai melalui pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk memenuhi unsur publisitas dan memastikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (1) UUP.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Notaris.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 08:12
Last Modified:	19 Nov 2024 08:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45192

Actions (login required)

View Item