Kedudukan Hukum Antara Akta Jual Beli Dan Shgb Dalam Suatu Sengketa Kepemilikan (Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG)

Salim, Gerardus Aldo (2024) Kedudukan Hukum Antara Akta Jual Beli Dan Shgb Dalam Suatu Sengketa Kepemilikan (Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Gerardus Aldo salim_217211032.pdf Download (2MB)
	Text Bab isi_Gerardus Aldo salim_217211032.pdf Restricted to Repository staff only Download (34MB)
	Text Daftar Pustaka_Gerardus Aldo salim_217211032.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Gerardus Aldo salim_217211032.pdf Restricted to Repository staff only Download (40MB)

Abstract

Sebuah alas kepemilikan atas sebidang tanah memiliki beberapa jenis dan sifat. Salah satu bukti peralihan hak atas tanah adalah Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana akan ditingkatkan menjadi berbagai jenis hak atas tanah berupa sertifikat, salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mempunyai jangka waktu. Kepemilikan tanah tersebut diatur menurut Undang-Undang sesuai alas hak terkait dan mendapatkan bukti kepemilikan. Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG mempunyai kekuatan hukum yang berbeda karena pada Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., memutus bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang habis masa berlakunya masih memiliki kedudukan dan kekuatan hukum, sedangkan pada Putusan 591/PDT/2022/PT.BDG mengesahkan Akta Jual Beli Nomor 315/AD/2/Jatiasih/1994 dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7/Bojong Menteng tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan perbedaan antara kedua putusan ini yang mempertimbangkan permasalahan kedudukan alas hak atas suatu objek tanah, maka penulis mengangkat judul Tesis yaitu “KEDUDUKAN HUKUM ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SHGB DALAM SUATU SENGKETA KEPEMILIKAN (Studi Kasus Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.BKS.jo Putusan No. 591/PDT/2022.PT.BDG). Penulis merasa bahwa harus ada penelitian secara mendalam untuk dapat menjawab rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kedudukan hukum antara akta Bagaimanakah kedudukan hukum antara Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG? 2. Bagaimanakah akibat hukum antara Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis terhadap kedudukan hukum Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG.; 2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum Akta Jual Beli dibandingkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: 1. Kedudukan hukum antara Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah habis masa berlaku dan Akta Jual Beli (AJB) terhadap objek tanah yang sama berdasarkan Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., yang memenangkan kedudukan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria adalah merupakan kekeliruan Majelis Hakim dalam mengeluarkan pertimbangan hukum tanpa menilai fakta-fakta hukum yang ada secara keseluruhan. Di sisi lain, Putusan Nomor 591/PDT/2022/PT.BDG., yang manerangkan bahwa Akta jual Beli (AJB) Nomor 315/AD/2/Jatiasih/1994 adalah sah dan berharga, karena didukung oleh dokumen-dokumen serta fakta hukum yang menunjukan bahwa benar objek tanah dalam sengketa tidak termasuk dalam cakupan wilayah pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB); 2. Bahwa akibat hukum Antara Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah habis masa berlakunya terhadap objek tanah yang sama berdasarkan putusan No. 571/Pdt.G/2021/PN.Bks., jo. Putusan No. 591/PDT/2022/PT.BDG., bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah habis masa berlakunya tidak bisa menjadi menjadi alas hak lagi. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini adalah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 591/ PDT/2022/PT BDG., tanggal 10 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 571/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 8 Agustus 2022, menunjukan beberapa perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukumnnya, diantaranya: a. Perbedaan mengenai objek sengketa; b. Perbedaan mengenai para pihak yang bersengketa; c. Perbedaan mengenai asas nebis in idem. Selain itu, Tindakan penguasaan yang dilakukan oleh PT. Bangun Tjipta Pratama sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bojong Menteng dari hasil dari Ruislag Kementerian Pekerjaan Umum merupakan tindakan yang memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum, dimana alas hak kepemilikan tanah terebut berada di tanah milik Rekson Sitorus. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Bekasi yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.7/Bojong Menteng di atas tanah milik Rekson Sitorus yang mana mengakibatkan Rekson Sitorus sebagai pemilik yang berhak atas objek tanah tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah kepada negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, Kedudukan Hukum.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Nov 2024 08:20
Last Modified:	20 Nov 2024 08:20
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45201

Actions (login required)

View Item