Pengenaan Pajak Dalam Perolehan Hak Properti Bagi Warga Negara Asing (Perbandingan Indonesia dan Singapura)

Illona, Illona (2024) Pengenaan Pajak Dalam Perolehan Hak Properti Bagi Warga Negara Asing (Perbandingan Indonesia dan Singapura). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Halaman Depan_Illona_217221024.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Bab isi_Illona_217221024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (23MB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Illona_217221024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
Lampiran_Illona_217221024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Perkembangan global saat ini telah membuka peluang bagi WNA untuk memperoleh properti di luar batas wilayah negaranya. Banyak negara yang telah mengatur perihal perolehan hak properti sampai dengan pengaturan mengenai pengenaan pajaknya dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengatur terkait hal tersebut bahkan telah memberikan kemudahan dalam pengaturan perpajakannya untuk mendorong kemajuan ekonomi di sektor properti. Namun realisasi terkait dengan perkembangan kegiatan usaha melalui investasi properti oleh WNA di Indonesia sampai saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan dibandingkan dengan Singapura. Berlandasan demikian maka penulis memaparkan permasalahan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan pengenaan pajak terkait perolehan hak atas properti bagi WNA antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana pengaturan hukum yang dapat diadaptasi oleh Indonesia dari perbandingan hukum pengenaan pajak terkait perolehan hak atas properti dengan Singapura? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Perbandingan pengenaan pajak dalam perolehan hak properti bagi WNA menghasilkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dapat terlihat dalam jenis pajak PBB di Indonesia yang sama dengan APT di Singapura dan otoritas yang berwenang perihal pengurusan pajak. Perbedaan terdapat macam pajak lainnya, tarif, dasar pengenaan, tata cara pemungutan, perlakuan pajak dan sistem pemungutan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain berbeda pada masing-masing negara. Indonesia yang tidak tertinggal dalam regulasi dapat mengadaptasi kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan pajak dalam perolehan hak properti bagi WNA di negara ini.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
Uncontrolled Keywords: Perbandingan, Pengenaan Pajak, Hak Properti, Warga Negara Asing, Indonesia, Singapura
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 20 Nov 2024 08:59
Last Modified: 20 Nov 2024 08:59
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45205

Actions (login required)

View Item View Item