Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Risalah Fiktif (Contoh Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 74/Pdt/2021/PT Btn)

Gosan, John Tiel (2024) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Risalah Fiktif (Contoh Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 74/Pdt/2021/PT Btn). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_John Tiel Gosan_217221013.pdf Download (210kB)
	Text Bab isi_John Tiel Gosan_217221013.pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB)
	Text Daftar Pustaka_John Tiel Gosan_217221013.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text Lampiran_John Tiel Gosan_217221013.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Notaris menurut Pasal 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), adalah: “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan ini berhubungan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).”Berdasarkan Pasal diatas, maka Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik, kecuali apabila dalam peraturan perundang- undangan ditunjuk secara khusus siapa yang berwenang untuk membuat akta autentik tertentu. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan risalah fiktif dan upaya hukum pemulihan jabatan Notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan risalah fiktif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta metode berifikir deduktif. Kesimpulan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Sampai saat ini mekanisme dan prosedur pemulihan hak-hak Notaris masih belum diatur baik di UUJN maupun peraturan lainnya, akibatnya menimbulkan tidak ada pelindungan terhadap Notaris, sehingga pemulihan nama baik bagi Notaris ini tidak terdapat aturan secara khusus. Saran yang direkomendasikan yakni Notaris harus lebih cermat dan teliti terhadap permintaan para pihak serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dalam proses pembuatan akta.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Notaris, Akta PKR, Pemulihan Jabatan Notaris
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	21 Nov 2024 03:14
Last Modified:	21 Nov 2024 03:14
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45207

Actions (login required)

View Item