Kotyi, Julius Achmad (2024) Kedudukan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Yang Dibacakan Di Luar Wilayah Jabatan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
![]() |
Text
Halaman Depan_Julius Achmad Kotyi_217221068.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Bab isi_Julius Achmad Kotyi_217221068.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka_Julius Achmad Kotyi_217221068.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
Lampiran_Julius Achmad Kotyi_217221068.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat suatu akta otentik. Seorang Notaris dalam menjalankan Profesinya memiliki Undang-Undang agar seorang Notaris tetap berada pada jalurnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan pleh organisasi Bernama Ikatan Notaris Indonesia. Notaris memiliki wilayah kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Wilayah kerja seorang Notaris biasanya di sebuah kota atau kabupaten, dan wilayah Jabatan di satu Provinsi tempat Dimana wilayah kerjanya berada. Dalam prakteknya banyak oknum notaris yang melakukan praktek pembacaan Akta Notaris yang dibuatnya di luar wilayah kerja dari Notaris tersebut, yang mana Tindakan yang dilakukan oleh Notaris tersebut akan merubah status sebuah Akta yang seharurnya Akta otentik menjadi Akta dibawah tangan, dan tindakan tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu tanggung jawab Notaris tersebut sangat dibutuhkan, baik dari segi administratif, hukuman secara Pidana, dan hukuman secara Perdata agar dapat membuat efek jera bagi Notaris tersebut. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Nomatif, dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-undang, buku-buku, jurnal, karya ilmiah. Notaris dalam melakukan peneitian juga melakukan wawancara kepada Notaris untuk memperdalam materi pembahasan. Penulis dalam penulisan ini menggunakan teori pertanggungjawaban, teori perlindungan hukum, teori penegakkan hukum, teori penafsiran hukum, teori kewenangan, teori kepastian hukum,teori akta, dan teori keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah Dimana masih banyaknya oknum Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembacaan Akta diluar wilayah, dan bagi pihak yang bewenang belum dapat secara maksimal untuk melakukan penertiban, dan memberikan sanksi berat agar dapat menjadi contoh bagi Notaris lain untuk bertindak sesuai Undang-undang. Penulis menyarankan agar para penegak hukum agar dapat lebih tegas lagi dalam menanggapi masalah pelanggaran ini, karena bukan tidak mungkin bila masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan menjadi contoh bagi Notaris-notaris baru. Apabila memang sudah menjadi pembiaran, alangkah baiknya bila dapat merubah peraturan yang mengatur mengenai pembatasan wilayah tersebut, agar lebih mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Gunawan Djajaputra,S.H.,S.S.,M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Notaris, Pelanggaran wilayah jabatan, Tanggung jawab |
Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 21 Nov 2024 03:01 |
Last Modified: | 21 Nov 2024 03:01 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45209 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |