Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139K/PID/2016)

Nurwansyah, Muhammad Erizal (2024) Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139K/PID/2016). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Muhammad Erizal Nurwansyah_217211049.pdf Download (335kB)
	Text Bab isi_Muhammad Erizal Nurwansyah_217211049.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	Text Daftar Pustaka_Muhammad Erizal Nurwansyah_217211049.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text Lampiran_Muhammad Erizal Nurwansyah_217211049.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Notaris mempunyai tanggung jawab besar atas setiap akta yang diterbitkannya. Dalam pekerjaannyapun notaris dituntut untuk patuh pada Kode Etik Profesi yang dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, sehingga dalam setiap pekerjaannya diharapkan dapat bertindak benar, tidak melakukan kelalaian atau bahkan suatu kesengajaan, sehingga akta autentik tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang membutuhkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui penerapan sanksi dalam kasus pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahakamah Agung Nomor 139 K/PID/2016 dan Pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/PID/2016. Metode Penelitian dalam Tesis ini adalah normatif,yaitu penulis berfokus untuk mengaji Sistematika penerapan sanksi hukum yang berasal dari Putusan dari Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung.Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa sanksi hukum terhadap seorang notaris yang melakukan pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 k/PID/2016 yakni bahwa hukuman penjara dengan yang diberikan oleh hakim terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta hanya 2 tahun penjara dinilai kurang untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban dan bagi instansi lembaga Notaris sendiri dikarenakan akan terjadi lagi kasus serupa dikarenakan dapat dikenalinya celah hukum bagi oknum untuk mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain yang bisa jadi adalah korban atau nama lembaga instasi notaris itu sendiri yang secara tidak langsung sudah tercoreng dengan aksi dari yang di beri lebih rendah dari pada tindakan yang tersebut, serta undang-undang jabatan notaris belum mengatur secara pasti sanksi hukuman tersebut.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr.R.Rahaditya S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Pemalsuan Akta,Hak Atas tanah
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Nov 2024 02:48
Last Modified:	25 Nov 2024 02:48
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45222

Actions (login required)

View Item