Kedudukan Hukum Akta Pemisahan Harta Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan (Studi Kasus 245/pdt.P/2022/PN Jkt. Barat).

Monika, Resia (2024) Kedudukan Hukum Akta Pemisahan Harta Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan (Studi Kasus 245/pdt.P/2022/PN Jkt. Barat). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Resia Monika_217221003.pdf Download (175kB)
	Text Bab isi_Resia Monika_217221003.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Resia Monika_217221003.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text Lampiran_Resia Monika_217221003.pdf Restricted to Repository staff only Download (723kB)

Abstract

Kedudukan Hukum di dalam pemisahan harta perkawinan setelah perkawinan itu dilangsungkan antara calon suami dan istri terhadap kekayaan mereka sangat berguna untuk kehidupan pernikahan di dalam berumahtangga, pemisahan harta perkawinan juga memerlukan sebuah perjanjian perkawinan dimana digunakan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum kepada kedudukan harta saat perkawinan itu berlangsung, di masyarakat indonesia sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa pemisahan harta di dalam perkawinan itu sangat penting terutama untuk melindungi hak dari suami dan istri terhadap harta masing-masing yang didapatkan sebelum perkawinan berlangsung, maka dari itu untuk lebih memahami dan mendalami pentingnya suatu kedudukan hukum di dalam akta pemisahan harta setelah perkawinan itu dilangsungkan di dalam kasus putusan perkara nomor 245?pdt.P/2022/PN Jkt. Barat dan juga bagaimana mekanisme dari pemisahan harta menurut pada hukum yang berlaku di Indonesia. Maka penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana menggunakan suatu metode penelitian kepustakaan dan juga penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Dan berdasarkan pada Analisa yang dapat diambil maka Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan adanya ketidaktahuan dari pasangan suami istri untuk membuat suatu perjanjian kawin dimana didalamnya juga mengatur mengenai suatu kedudukan harta. Dan kedudukan hukum tetap sah dikarenakan alasan yang diberikan oleh para pemohon memiliki kekuatan yang cukup mengikat, dan juga karena adanya perubahan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga penetapan yang diajukan oleh para pemohon untuk pemisahan harta perkawinan dianggap sah dan mengikat secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan, Pemisahan harta, Kedudukan Hukum.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Nov 2024 09:30
Last Modified:	25 Nov 2024 09:30
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45234

Actions (login required)

View Item