Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Seizin Pemilik Sertifikat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 179/PDT/2018/PT BTN)

Ginting, Tara Ulina (2024) Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Seizin Pemilik Sertifikat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 179/PDT/2018/PT BTN). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Tara Ulina Ginting_217221067.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Tara Ulina Ginting_217221067.pdf Restricted to Repository staff only Download (35MB)
	Text Daftar Pustaka_Tara Ulina Ginting_217221067.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Tara Ulina Ginting_217221067.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah dan bangunan berkaitan erat dengan kepastian hukum dan ditandai oleh adanya bukti atas peralihan hak tersebut. Untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum kepemilikan tanah dan bangunan setiap peralihan hak atas tanah dan atau bangunan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Perolehan hak sebagai hasil peralihan hak harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta wajib didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Dengan demikian, hak atas tanah dan bangunan secara sah ada pada pihak yang memperoleh hak tersebut dan dapat dipertahankan terhadap semua pihak. Tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, timbul karena adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga menyebabkan kerugian para pihak yang meminta jasa pelayanannya. Tugas dan tanggung jawab PPAT tidak hanya sekedar mengisi formulir akta, membacakan akta, menandatangani dan membubuhkan cap pada akta, tetapi PPAT juga dituntut untuk dapat menjamin bahwa akta yang dikeluarkannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik dan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Akta otentik memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak terkait untuk dipergunakan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Pertanggung jawaban PPAT, tanggung jawab pidana, tanggung Perdata, tanggung jawab administrasi
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Nov 2024 07:10
Last Modified:	26 Nov 2024 07:10
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45245

Actions (login required)

View Item