Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Terhadap Tanah Tumpang Tindih)

Luvianti, Teressyavira (2024) Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Terhadap Tanah Tumpang Tindih). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Teressyavira Luvianti_217212033.pdf Download (311kB)
	Text Bab isi_Teressyavira Luvianti_217212033.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Teressyavira Luvianti_217212033.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text Lampiran_Teressyavira Luvianti_217212033.pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB)

Abstract

Semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah bagi masyarakat, semakin dibutuhkannya jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, disampaikan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik dari hak atas tanah dengan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah di Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam mempertahankan kepemilikan hak atas tanah dibutuhkannya bukti atas kepemilikan atas tanah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat atas nama pemilik tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Kelalaian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat menimbulkan adanya sengketa, permasalahan yang timbul akibat kelalaian Badan Pertanahan Nasional ialah adanya seritifkat yang tumpang tindih (overlapping) kepemilikannya. Kedua belah pihak merasa sama-sama memiliki dan menguasai sebidang tanah tersebut, dikarenakan kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat hak atas tanah dengan objek sebidang tanah yang sama. Permasalahannya ialah bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum penyelesaiannya bagi pemilik tanah yang memiliki permasalahan tumpang tindih (overlapping) kepemilikan hak atas tanahnya sesuai dengan putusan pengadilan. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian terkait putusan yang diteliti, yaitu salah satu pihak tidak memeriksa secara teliti mengenai kondisi fisik dari tanah yang dikuasainya, putusan selanjutnya salah satu pihak tidak dapat membuktikan kepemilkan haknya dengan menunjukan sertifikat hak atas tanah sebagai landasan haknya, dan dalam putusan lainnya kedua belah pihak memiliki sama-sama alas hak yaitu sertifikat hak atas tanah namun data yang dimiliki oleh salah satu pihak tidak dapat dibuktikan dengan kuat. Badan Pertanahan Nasional berperan penting dalam pemeriksaan mengenai data yuridis dan data fisik dari bidang tanah yang didaftarkan kepemilikan haknya. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih (overlapping) kepemilikan hak atas tanah ini dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan litigasi dengan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tumpang Tindih, Sertifikat Ganda, Tanah.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Nov 2024 07:17
Last Modified:	26 Nov 2024 07:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45247

Actions (login required)

View Item