Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Kasus HKBP Jemaat Filadelfia ( Contoh Putusan : 255/b/2010/PT.TUN.JKT) / oleh Sadrakh Yefta Jahja

JAHJA, SADRAKH YEFTA (2013) Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Kasus HKBP Jemaat Filadelfia ( Contoh Putusan : 255/b/2010/PT.TUN.JKT) / oleh Sadrakh Yefta Jahja. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Sadrakh Yefta Jahja; NIM: (205080121) (B)Judul Skripsi: Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Kasus HKBP Jemaat Filadelfia ( Contoh Putusan :255/b/2010/PT.TUN.JKT). (C)Halaman : viii + 115 + 3 halaman daftar pustaka + lampiran; 2013 (D)Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pemerintah Kabupaten Bekasi. (E)Isi: Eksekusi suatu putusan Tata Usaha Negara lazimnya harus dilakukan agar menjamin suatu pemerintahan yang baik sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, tetapi yang terjadi adalah sering kali pihak pemerintah yang kalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam suatu putusan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus penolakan eksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam kasus HKBP Filadelfia sehingga timbul permasalahan bagaimana permasalahan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam kasus HKBP Filadelfia? Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Dalam data hasil penelitian alasan Pemerintah belum melakukan eksekusi karena masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan gereja menolak eksekusi putusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan analisis bahwa putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap karena sudah pada upaya hukum tingkat akhir yaitu pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan setelah ditolaknya permohonan kasasi oleh MA karena terganjal dengan pasal 45 a ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 Jo No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA RI. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi dan tidak ada pengecualian untuk tidak melaksanakan eksekusi. Sesuai dengan ketentuan UU, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus melaksanakan eksekusi dengan mencabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan menerbitkan IMB bagi pihak HKBP meskipun adanya penolakan oleh masyarakat. (F) Daftar acuan : 24(1978-2012) (G)Dosen Pembimbing: Muhammad Abudan, S.H., M.H. (H) Penulis : Sadrakh Yefta Jahja

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 18 Jul 2018 08:45
Last Modified: 18 Jul 2018 08:45
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4532

Actions (login required)

View Item View Item