Kasus Perkawinan Poliandri Sebagai Bentuk Penyimpangan Hukum Yang Terjadi Di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten / oleh Desy Indriani

INDRIANI, DESY (2013) Kasus Perkawinan Poliandri Sebagai Bentuk Penyimpangan Hukum Yang Terjadi Di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten / oleh Desy Indriani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Desy Indriani (B)Judul Skripsi : Kasus Perkawinan Poliandri Sebagai Bentuk PenyimpanganHukum Yang Terjadi Di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten (C)Halaman: vi + 79 + 7 + 2013 (D)Kata Kunci: Perkawinan, Poliandri, Bentuk Penyimpangan. (E) Isi: Perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan olehseorang wanita dengan laki-laki lebih dari satu yang dilakukan pada waktu yangbersamaan. Realita pelaksanaan perkawinan poliandri ini dalam norma hukum maupun norma agama, dan pandangan masyarakat pada umumnya adalah dilarang, karena sangat mempengaruhi kehidupan sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Akibat dari perkawinan poliandri ini menimbulkan beberapa dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris/sosiologis, yaitu dengan melihat dan berusaha mengemukakan fenomena-fenomena sosial terkait dengan perkawinan poliandri dengan menggabungkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada dilapangan. Perkawinan poliandri di Kecamatan Bayah dilatarbelakangi oleh faktor psikologis dan faktor kepercayaan sebagai akibat ketidakmampuan mengendalikan diri dari hasrat seksual dan sebagai persyaratan praktek balck magic. Perkawinan poliandri tersebut dilakukan secara siri atau dibawah tangan dengan melibatkan tokoh agama untuk menikahkan mereka. Perkawinan poliandri tersebut dapat mengakibatkan batalnya perkawinan kedua dan seterusnya, juga menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat seperti tindakan pengusiran dari tempat tinggal sebelumnya dan dapat menimbulkan pengaruh negatif berupa gonta ganti pasangan sebagai seorang perempuan, perlu adanya koordinasi intensif para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah khususnya Kepala KUA guna membimbing warganya terkait dengan suatu perkawinan yang memiliki sifat sakral sebagai dasar terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sanksi pidana kepada pelaku perkawinan dibawah tangan serta tokoh agama yang menikahkannya karena hal itu menyebabkan terjadinya eksploitasi manusia atas manusia dan merupakan bentuk kejahatan perkawinan.(F)Acuan : 32 (1980 ? 2009) (G) Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H)Penulis : Desy Indriani

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 19 Jul 2018 04:43
Last Modified: 19 Jul 2018 04:43
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4549

Actions (login required)

View Item View Item