Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Lestaluhu, Abd. Latip (2024) Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang (Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Doctoral thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Abd. Latip Lestaluhu_208211004_Halaman Depan.pdf Download (704kB)
	Text Abd. Latip Lestaluhu_208211004_Bab isi.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Abd. Latip Lestaluhu_208211004_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text Abd. Latip Lestaluhu_208211004_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Kewajiban penagihan terhadap hutang debitur ditegaskan Pasal 47 POJK nomor 35 tahun 2018. Penagihan oleh perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menggunakan jasa penagih hutang (debt collector) atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Penagihan termasuk di dalamnya eksekusi jaminan fidusia seringkali berakibat gugatan di pengadilan. Sementara itu Pasal 48 ayat (4) POJK tersebut beserta penjelasannya membebankan pertanggungjawaban atas dampak penagihan kepada perusahaan pembiayaan, sepanjang tindakan penagih hutang (debt collector)sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Sebaliknya pertanggungjawaban akan dibebankan kepada penagih hutang (debt collector) jika melanggar perjanjian. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian di atas, yaitu : 1) Bagaimana tanggung gugat dalam hukum keperdataan di Indonesia. 2) Apakah ketentuan Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip tanggung gugat. 3) Bagaimana penerapan Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 dalam tanggung gugat.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Adapun bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, angket serta pengamatan dilapangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa penelusuran literatur, peraturan perundang -undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan : Pertama, tanggung gugat di Indonesia didasarkan pada adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk tanggung gugat yang dipertajam akibat perbuatan melawan hukum. Kedua, Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) sebagaimana Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan juga doktrin vicarious liability sebagai bagian dari prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) . Ketiga, Pasal 48 ayat (4) POJK nomor 35 tahun 2018 tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yurisprudensi Mahkamah Agung, nilai keadilan, dan prinsip vicarious liability sebagai bagian dari prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Hal ini ikarenakan ketentuan ini bersifat umum sehingga tidak terdapat spesifikasi jenis dan subjek pertangungjawaban.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Additional Information:	Promotor: Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum Co-Promotor: Pro. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tanggung gugat, perusahaan pembiayaan konsumen,eksekusi jaminan fidusia, debt collector
Subjects:	Disertasi Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	23 Apr 2025 03:56
Last Modified:	23 Apr 2025 03:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46401

Actions (login required)

View Item