Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengajuan Permohonan Peralihan Hak (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021)

Amanda, Rizki (2024) Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengajuan Permohonan Peralihan Hak (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Rizki Amanda_217222049.pdf Download (410kB)
	Text Bab isi_Rizki Amanda_217222049.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Rizki Amanda_217222049.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	Text Lampiran_Rizki Amanda_217222049.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Karyawan PPAT memiliki peranan yang begitu penting termasuk juga pemberian pelayanan jasa, seperti permohonan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura yang dilakukan oleh Ikhsan yang mewakili urusan Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. selaku PPAT. Ikhsan menjadi Pihak Tergugat karena gugatan yang diajukan oleh Martinus Semuel Darinya selaku klien, hal tersebut dikarenakan pernyataan yang diberikan kepada klien berubah-ubah sehingga tidak ada transparansi informasi terkait permohonan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura, dan perbuatan yang dilakukan oleh Ikhsan merupakan perintah dari Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. selaku PPAT, Yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021 dan Mengapa Karyawan PPAT harus diberikan perlindungan hukum terkait keterangan yang diberikan kepada klien tidak jelas berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui segala perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021 dan Untuk Mengetahui pentingnya perlindungan hukum yang diberikan seorang PPAT terhadap Karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan penulis adalah dalam pemberian layanan jasa terkhusus peralihan hak sertifikat yang dilakukan karyawan PPAT harus memastikan Langkah-langkah yang aman bagi karyawannya agar suatu hari kelak tidak terkena masalah, dan seandainya sudah terdapat masalah karena pelayanan yang dilakukan oleh karyawan atas perintah dari PPAT, maka PPAT harus melindungi karyawannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada putusan Kasasi nomor 175 K/Pdt/2021, PPAT sudah bertanggungjawab untuk melindungi karyawannya sampai pada akhirnya tidak terkena masalah hukum serta dibuktikan dengan mendampingi karyawannya di persidangan dengan membuat poin-poin eksepsi yang lebih dulu membahas tentang karyawannya yang mana merupakan suatu kekeliruan jika karyawannya di Tarik sebagai pihak tergugat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	PPAT, Karyawan, Perlindungan Hukum
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Apr 2025 09:35
Last Modified:	24 Apr 2025 09:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46412

Actions (login required)

View Item