Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sebagai Alas Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Dewi, Rury Mutia (2024) Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sebagai Alas Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Rury Mutia Dewi_217222041.pdf Download (612kB)
	Text Bab isi_Rury Mutia Dewi_217222041.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Rury Mutia Dewi_217222041.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text Lampiran_Rury Mutia Dewi_217222041.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan Sertifikat, sebagai dasar hukum tertinggi. Namun, hingga saat ini masih banyak sekali ditemukan tanah yang masih belum didaftarkan atau tidak memiliki sertifikat, tetapi telah dimiliki oleh masyarakat, terutama diwilayah pedesaan. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli tanah, masyarakat masih menggunakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan kepala desa, padahal surat keterangan tanah merupakan alas hak atas tanah yang digunakan untuk pendaftaran tanah. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan hukum kepala desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah bagi kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai alas hak atas tanah dalam transaksi jual beli tanah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum terkait kekuatan hukum surat keterangan tanah kepala desa yang menjadi fokus sekaligus tema utama dalam penelitian ini. Dikarenakan ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka (Library Research). Dalam hal untuk mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, digunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum kepala desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah bagi kepemilikan hak atas tanah telah diatur secara khusus dalam PP No. 24 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan PP No.18 tahun 2021, yakni dalam pasal Pasal 24, Pasal 26, Pasal 39. Selain itu dalam Pasal 26 ayat (4) huruf i UU No. 6 Tahun 2014, disebutkan kewajiban kepala desa menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, maka kepala desa memiliki kewenangan dalam melakukan administrasi, termasuk penerbitan dokumen terkait tanah, salah satunya adalah surat keterangan tanah. Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai alas hak atas tanah dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari PP No. 24 Tahun 1997 juncto PP No. 18 Tahun 2021, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka (2) PP No. 24 Tahun 1997 juncto Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021, surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dapat dikategorikan sebagai alas hak sebagai bukti penunjang pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kekuatan Hukum, Surat Keterangan Tanah, Kepala Desa, Jual Beli Tanah
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Apr 2025 07:54
Last Modified:	25 Apr 2025 07:54
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46413

Actions (login required)

View Item