Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Notaris Dalam Jual Beli Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik Sertifikat (Studi Kasus Perkara Nomor : 1209 K/Pid/2022

Gemilang, Wita Anugrah (2024) Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Notaris Dalam Jual Beli Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik Sertifikat (Studi Kasus Perkara Nomor : 1209 K/Pid/2022. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Wita Anugrah Gemilang_21222032.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Wita Anugrah Gemilang_21222032.pdf Restricted to Repository staff only Download (35MB)
	Text Daftar Pustaka_Wita Anugrah Gemilang_21222032.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Wita Anugrah Gemilang_21222032.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang- undang dan masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Namun terkadang masih terdapat Notaris yang tidak menjalankan kewenangannya serta melakukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak dipungkiri bahwa pihak Notaris juga dapat sebagai salah satu pihak yang terlibat dan turut serta terhadap tindak pidana sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan menyebabkan kerugian seperti halnya dalam tindak pidana pemalsuan akta yang dibuatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana konsekuensi hukum dan status hukum Notaris tersebut setelah melakukan pembuatan akta kuasa menjual dengan memasukkan keterangan palsu kedalam akta tersebut dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat yang tanahnya dijual tanpa persetujuan akibat adanya pemalsuan akta kuasa menjual. Metode penelitian tesis ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan secara statute approach, dan conceptual approach. Hasil penelitian ini adalah perbuatan Notaris tersebut terbukti dan bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual, dan sudah sepatutnya Notaris tersebut tersebut dikenakan sanksi kode etik Notaris mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan telah memenuhi unsur yang terkandung pada pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana jika Notaris dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dapat langsung dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri. Selanjutnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti rugi dan agar akta kuasa menjual tersebut dibatalkan serta mengajukan gugatan ke PTUN serta ke BPN terkait dengan pembatalan sertifkat yang terlah beralih namanya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.HUM.
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Pemalsuan, Tindak Pidana, Kode Etik Notaris
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Apr 2025 08:30
Last Modified:	25 Apr 2025 08:30
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46421

Actions (login required)

View Item