Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Saputra, Agun (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Judul_Agun Saputra_205190256.pdf Download (727kB)
	Text Bab isi_Agun Saputra_205190256.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Agun Saputra_205190256.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	Text Lampiran_Agun Saputra_205190256.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perjanjian jasa sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat umum karena mempermudah akses dalam menjalankan usaha. Perjanjian ini seringkali dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, salah satu contohnya dapat dilihat dalam surat perintah kerja pengurusan izin agen agen PSO (Public Service Obligation) LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 KG (kilo gram. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah disbanding akta otentik dan hal ini menjadi isu hukum yang kerap terjadi diantara pengusaha-pengusaha di Indonesia. Berdasarkan isu hukum tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak pada surat kesepakatan pengembalian dana dalam bentuk akta di bawah tangan menurut KUHPer dan apakah akta di bawah tangan dianggap sah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPer. Melalui metode peneltian hukum normatif dan kualitatif serta bahan hukum yang diperoleh, maka ditemukan fakta bahwa para pihak dalam akta di bawah tangan tetap dilindungi oleh hukum karena akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sah berdasarkan kepada Pasal 1338 KUHPer dan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kepada kekuatan dari jenis akta surat yang dibuat dan para pihak tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang diterimanya. Guna mendapat perlindungan yang lebih kuat, maka para pihak dalam akta di bawah tangan dapat dilegalisasi akta tersebut kepada notaris atau menggunakan jasa penasihat hukum sebelum melakukan suatu perjanjian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian, Akta, Wanprestasi, Ganti Rugi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2025 07:37
Last Modified:	29 Apr 2025 07:37
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46422

Actions (login required)

View Item