Kelayakan Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Kabupaten Pandeglang

Farhana, Alia (2024) Kelayakan Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Kabupaten Pandeglang. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Judul_Alia Farhana_205192007.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Alia Farhana_205192007.pdf Restricted to Repository staff only Download (834kB)
	Text Daftar Pustaka_Alia Farhana_205192007.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text Lampiran_Alia Farhana_205192007.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pekerja rumah tangga memiliki perlindungan yang lebih terbatas dan belum diatur secara komprehensif dalam peraturan ketenagakerjaan. Akibatnya, PRT menghadapi kekurangan perlindungan dalam hal upah, jam kerja, dan jaminan sosial lainnya. Pekerjaan ini dianggap rendah, dianggap tidak penting, tidak dihargai secara ekonomi, dan tidak diakui sebagai kontribusi dalam kehidupan public, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Hal yang berdampak pada sistem pengupahan yang tidak layak, jam kerja yang tidak beratur serta tidak adanya tunjangan kesehatan atau lainnya karena tidak adanya regulasi atau undang undang yang mengatur tentang pekerja rumah tangga. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia warga negara dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Pemenuhan kebutuhan sosial didalam masyarakat tidak akan lepas dari peran hukum dalam mengarahkan masyarakat di masa yang akan datang, pengakuan hukum terhadap pekerja rumah tangga diberikan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Pasal 1. Namun, pengakuan melalui regulasi ini perlu diperkuat dan diperluas, mengingat bahwa Peraturan Menteri bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif. Selanjutnya mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), apabila menilik dari Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 adalah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk merombak berbagai regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan, perizinan, dan investasi. Kedudukan Pekerja Rumah Tangga/ asisten rumah tangga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka secara automatis perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga/asisten rumah tangga juga tidak terlindungi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pekerja Rumah Tangga, Regulasi, Perlindungan.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Apr 2025 07:59
Last Modified:	29 Apr 2025 07:59
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46425

Actions (login required)

View Item