SARTIKA, AAN (2013) Pengawasan dan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha E-Commerce Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan/ oleh Aan Sartika. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak Nama: AAN SARTIKA NIM : 207081014 Judul Tesis : Pengawasan dan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha E-Commerce Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Kata Kunci : E-Commerce, Pajak Penghasilan, Pengawasan Isi : Modernisasi sebagai dampak kemajuan dari berbagai aspek kehidupan khususnya ekonomi, menuntut manusia untuk selalu berusaha mencari inovasi guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Salah satu usaha yang banyak ditemukan di masyarakat sebagai sumber penghidupan adalah dengan berbisnis atau berdagang yang dijalankan dengan beragam cara dan metode sebagai langkah penjualannya, dan diantara yang beragam tersebut adalah dengan cara perdagangan elektronik (electronic commerce). Bentuk metode perdagangan dengan e-commerce ini memberikan daya tarik bagi penulis untuk meberikan tinjauan mengenai kegiatan e-commerce yang dikaitkan dengan Pajak Penghasilan dan mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan ilmiah yakni Tesis. Dimana Pokok permasalahan yang dijadikan parameter adalah: Bagaimanakah perlakuan Pajak Penghasilan terhadap penghasilan pelaku kegiatan e-commerce? Bagaimanakah pengawasan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak terhadap pengenaan pajak penghasilan kepada pelaku kegiatan e-commerce. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, dimana dalam penelitian dilakukan berdasarkan literatur, peraturan perundangan, dan terhadap pelaku e-commerce. Bahwa meskipun secara khusus terkait perangkat aturan yang secara khusus mengatur perpajakan terhadap e-commerce belum ada akan tetapi sesungguhnya terhadapnya pajak penghasilan para pelaku e-commerce dapat ditentukan dengan mendasarkan pada Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.Bahwa pengawasan terhadap pelaku e-commerce oleh Ditjen Pajak masih banyak tedapat kendala, diantaranya dikarenakan belum adanya perangkat aturan yang secara khusus terhadap e-commerce dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan dan sulitnya melakukan pengawasan adanya transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Saran, agar dibentuk peraturan khusus terkait perpajakan dalam kegiatan e-commerce dan agar adanya koordinasi antar instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan transaksi e-commerce.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 23 Jul 2018 04:12 |
| Last Modified: | 23 Jul 2018 04:12 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4654 |
Actions (login required)
 |
View Item |
