Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST dan 340/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL)

Reicardo, Ananda (2024) Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST dan 340/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Ananda Reicardo_205170245.pdf Download (447kB)
	Text Bab isi_Ananda Reicardo_205170245.pdf Restricted to Repository staff only Download (798kB)
	Text Daftar Pustaka_Ananda Reicardo_205170245.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text Lampiran_Ananda Reicardo_205170245.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kehidupan masyarakat yang sudah semakin berkembang dan tidak adanya batas interaksi sosial antara manusia dari berbagai latar belakang suku, agama dan ras di Indonesia menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perkawinan beda agama, dalam penetapannya hakim mengabulkan semua permohonan tersebut dan juga perkawinan beda agama antara Deni Sukisno, S.T. dan Maria Margaretha Nur Priaty yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan, dalam penetapannya hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengizinkan dan tidak mengizinkan suatu permohonan perkawinan beda agama? dan bagaimana akibat hukum dari Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama. Penelitian Normatif ini bersifat Deskriptif Analisis dan jenis data yang dianalisis yakni data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dan seluruh data penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif. Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini belum diatur dalam peraturan khusus, tetapi ada beberapa peraturan yang terkait seperti Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Penetapan 340/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel penulis merasa ada beberapa peraturan yang belum disertakan sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut seperti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 40 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga seharusnya dicantumkan dalam pertimbangan di kedua penetapan tersebut. Adapun akibat hukum dalam perkawinan beda agama berupa hak dan kewajiban suami maupun istri tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pewarisan anak dalam perkawinan beda agama.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Mia Hadiati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	06 May 2025 07:51
Last Modified:	06 May 2025 07:51
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46582

Actions (login required)

View Item