Analisis Penerapan Prinsip Nebis In Idem Pada Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor:182/Pid/2022/PT.DKI.

Andrew, Andrew (2024) Analisis Penerapan Prinsip Nebis In Idem Pada Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor:182/Pid/2022/PT.DKI. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Andrew_205190196.pdf Download (413kB)
	Text Bab isi_Andrew_205190196.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Andrew_205190196.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text Lampiran_Andrew_205190196.pdf Restricted to Repository staff only Download (22MB)

Abstract

Prinsip nebis in idem adalah prinsip yang menekankan larangan pemidanaan ganda pada putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan nebis in idem merupakan bagian paling penting sebagai asas dasar yang paling utama harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Tanpa adanya penerapan prinsip nebis in idem, maka akan memunculkan potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapan perkara pada putusan di pengadilan, salah satunya adalah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip nebis in idem pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu studi terhadap norma-norma hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non-hukum. Hasil penelitian ini untuk bagaimana penerapan prinsip nebis in idem pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:182/PID/2022/PT.DKI telah mempertimbangkan walaupun tempus delicti itu berbeda, namun dalam penerapannya itu tidak melanggar prinsip nebis in idem. Penerapan tersebut dari sisi prinsip hukum nebis in idem telah tepat dan benar, sehingga penting bagi praktisi atau penegak hukum dan lembaga yudisial untuk memperhatikan bagaimana penerapan yang benar dalam prinsip hukum yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerapan yang benar dari nebis in idem dapat berupa pemenuhan syarat yang telah ditetapkan, meliputi aspek larangan pemidanaan ganda, aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, implementasi prinsip ini dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penerapan yang benar bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. R. Rahaditya., S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Putusan, Asas, Nebis in Idem, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	06 May 2025 07:57
Last Modified:	06 May 2025 07:57
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46584

Actions (login required)

View Item