Ekalana, I Gede (2024) PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PEGAWAI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
![]() |
Text
I Gede Ekalana 126232135 JA.pdf Download (467kB) |
Abstract
To ensure transparency and accountability, Regional Governments are required to produce Financial Report of Regional Government. BPK audit these statements, including a close look at Personnel Expenditure. Because Personnel Expenditure is complex and sensitive, errors in this area are common audit findings. This study aims to explain the audit procedures used to audit Personnel Expenditure in the 2023 Financial Report of Regional Government X and to present the findings of the audit. The result of the study shows that there are 21 steps taken in conducting an audit of Personnel Expenditures in the Financial Report of the Regional Government of Regency X in the 2023. Based on the results of implementing these procedures, it is known that the administration of Employee Expenditures in the Regional Government of Regency X in the 2023 is not yet orderly. Keywords: personnel expenditure, audit procedure, financial report of regional government Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk dari pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan prosedur pengujian. Pengelolaan belanja pegawai menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan karena sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks. Ketidaktelitian dalam pengelolaan bagian ini seringkali menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hasil dari pelaksanaan prosedur tersebut pada Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 langkah yang dilaksanakan dalam melakukan pemeriksaan atas Belanja Pegawai pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur tersebut diketahui bahwa penatausahaan Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023 belum tertib. Kata Kunci: belanja pegawai, prosedur pemeriksaan, laporan keuangan pemerintah daerah
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | FE Perpus |
Date Deposited: | 07 May 2025 07:08 |
Last Modified: | 07 May 2025 07:08 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46665 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |