MURSALIN, MURSALIN (2013) Tanggungjawab seorang advokat terhadap kliennya dalam hal adanya hak imunitas, studi kasus Putusan No. 1209/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. / oleh Mursalin. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Mursalin (B)NIM: 205060126(C) Judul Skripsi: Tanggungjawab seorang advokat terhadap kliennya dalam hal adanya hak imunitas, studi kasus Putusan No. 1209/PID.B/2010/PN.JKT.SEL.(D)Halaman: xi + 65 halaman (E)Isi: Advokat sebagai profesi luhur (officium nobile) dalam menjalankan profesinya, berada dibawah perlindungan hukum, dan Kode Etik. Profesi Advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan sumpah Profesi. Hak dan kewajiban seorang Advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Pasal 16 Undang-undang No.18 tahun 2003 Advokat diberikan Kekebalan atau Imunitas, pasal tersebut menyatakan ?bahwa Advokat tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata sepanjang membela kliennya dan punya etika?. Kriminalisasi yang ditujukan pada Advokat dalam rangka pembelaan kliennya tidak dibenarkan, itulah salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak imunitas Advokat, yang pada hakekatnya merupakan pengingkaran terhadap undang-undang itu sendiri. Hal tersebut tidak seharusnya dikriminalisasikan tetapi ditangani dan diserahkan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Skripsi ini mengkaji Putusan No. 1209/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel. Adapun permasalahannya adalah Apakah hak imunitas seorang Advokat dalam membela kepentingan klien berlaku di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 jis Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, hak imunitas seorang Advokat berlaku di dalam maupun di luar sidang pengadilan, oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi Undang-undang nomor 18 tahun 2003 kepada kalangan penegak hukum lainnya, khususnya bagi pihak penyidik juga warga masyarakat agar dapat memahami status Advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. (F)Daftar Pustaka : 11 buku ( 1983 ? 2008 )(G)Dosen Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H) Penulis : Mursalin
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 24 Jul 2018 06:03 |
Last Modified: | 24 Jul 2018 06:03 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4779 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |