Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Hukum Pidana (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor : 2039/Pid.B/2010/P.N.Bks)/ oleh Yuli

YULI, YULI (2013) Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Hukum Pidana (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor : 2039/Pid.B/2010/P.N.Bks)/ oleh Yuli. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak(A)Nama: Yuli (NIM: 205080124).(B)Judul Skripsi: TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 2039/PID.B/2010/P.N.BKS) (C) Halaman: ix + 80 + 25 + 2012 (D)Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Pencabulan Anak.(E)Isi: Kejahatan merupakan satu kenyataan dalam kehidupan yang sama memerlukan penangganan secara khusus. Hal ini dikarenakan kejahatan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umunya. Salah satu bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan, adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah: adanya kemajuan teknologi dan masalah tekanan ekonomi. Permasalahan yang menjadi pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 2039/PID.B/2010/PN.BKS.adalah Bagaimana Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku (Ahmad Fauzan) terhadap korban tindak pidana pencabulan anak dalam putusan nomor: 2039/PID.B/2010/ PN.BKS? dan Mengapa Hakim menerapkan pemidanaan pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan nomor: 2039/PID.B/2010/PN.BKS? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan data wawancara..Hasil analisis penulis Majelis hakim menerapkan Pasal 80 dan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor.23 tentang Perlindungan Anak dan seharusnya majelis hakim menerapkan Pasal 340KUHP dikarenakan dilihat dari unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi karena pelaku tersebut telah dikatakan orang dewasa maka penggunaan pasal berlapis untuk pemberatan tindak pidana sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya oleh karena itu korbannya masih dikatakan sebagai anak seharusnya diperberat dengan Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Penggunaan Pasal yang berlapis maka majelis hakim harus diperhatikan asas ?Lex Specialis Derogat Legi Generalis? Maka alasan Hakim menggunakan Pasal 80 ayat (3) ini adalah hakim menilai bahwa pelaku dan korban ini masih dikategorikan sebagai anak.(F)Acuan:27(1986-2012)(G)Pembimbing:Dr. Etty Utju Ruhayati, S.H.,M.H (H) Penulis:Yuli

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 24 Jul 2018 06:10
Last Modified: 24 Jul 2018 06:10
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4783

Actions (login required)

View Item View Item