Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Citibank (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID/2012/PT.DKI) / oleh Michael Okto Ricky Limbong

LIMBONG, MICHAEL OKTO RICKY (2012) Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Citibank (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID/2012/PT.DKI) / oleh Michael Okto Ricky Limbong. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya korporasi tidak jarang melakukan aktivitas yang menyimpang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana kejahatan? dan Bagaimana tanggung jawab pidana korporasi Citibank dan PT. Taketama Star Mandiri sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam putusan nomor 103/PID/2012/PT.DKI?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Korporasi merupakan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam suatu korporasi. Korporasi memiliki mens rea yang dianggap bisa melakukan suatu tindak pidana. Dilakukannya suatu tindak pidana karena adanya perintah dari personal korporasi yang di dalam struktur organisasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi. Citibank dan PT. Taketama Star Mandiri dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus yang terjadi pada Irzen Octa yang mengakibatkan kematian. Citibank merupakan pihak yang memberikan bantuan berupa fasilitas ruangan dan PT. Taketama Star Mandiri merupakan pihak yang memberikan kuasa kepada penagih utang yang melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian korban. Pemberian pertanggungjawaban pidana tidak hanya diberikan kepada pengurus saja, tetapi korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dan Pemberian sanksi pidana kepada korporasi lebih dipertegas agar setiap korporasi yang melakukan tindak pidana yang merugikan perusahaan dan masyarakat dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi itu sendiri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Korporasi.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 25 Jul 2018 06:46
Last Modified: 25 Jul 2018 06:46
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5044

Actions (login required)

View Item View Item