Perbandingan Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Tanggung Jawab Direksi di Negara di Negara Indonesia dan Australia / oleh Esther Kurnia

KURNIA, ESTHER (2011) Perbandingan Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Tanggung Jawab Direksi di Negara di Negara Indonesia dan Australia / oleh Esther Kurnia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak Judul Tesis : Perbandingan Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Tanggung Jawab Direksi di Negara di Negara Indonesia dan Australia. Nama Mahasiswa : ESTHER KURNIA NIM : 207092018 Kata Kunci : Perbandingan, Tanggung Jawab Direksi, Business Judgment Rule. Isi : Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi, karena Perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai natural person. Direksi bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Doktrin Business Judgment Rule menyeimbangkan authority dan accountability Direksi dalam mengurus suatu perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT tampaknya mengadopsi ketentuan Business Judgment Rule pada Section 180 The 2001 Australian Corporation Act (yang selanjutnya disebut ACA 2001). Bagaimana perbandingan penerapan konsep Business Judgment Rule terhadap tanggung jawab Direksi di Indonesia dengan Australia? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode komparatif dengan cara microcomparison. Data penelitian memperlihatkan bahwa sistem pengurusan Perseroan berbeda antara UUPT dan ACA 2001 karena UUPT menggunakan two tier system, sedangkan ACA 2001 menggunakan one tier system. Doktrin fiduciary duty mengatur hal yang sama antara UUPT dan ACA 2001, sedangkan doktrin ultra vires dan derrivative action berbeda antara UUPT dan ACA 2001. Unsur-unsur yang terdapat dalam Business Judgment Rule juga berbeda pengaturannya antara UUPT dengan ACA 2001. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebaiknya prinsip Business Judgment Rule yang terdapat dalam UUPT dipersempit hanya pada keputusan bisnis saja, dan diberikan definisi mengenai unsur ?kesalahan? dan ?kelalaian? seta diberikan unsur yang jelas dari ketentuan ?itikad baik? dan ?kehati-hatian?.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 25 Jul 2018 07:05
Last Modified: 25 Jul 2018 07:05
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5057

Actions (login required)

View Item View Item