Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411.K/PID/2008 Dengan Terdakwa Asmiati)/ oleh Feby Bhony Ferdian

FERDIAN, FEBY BHONY (2011) Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411.K/PID/2008 Dengan Terdakwa Asmiati)/ oleh Feby Bhony Ferdian. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: FEBY BHONY FERDIAN (NIM: 205040039) (B) Judul Skripsi: Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411.K/PID/2008 Dengan Terdakwa Asmiati). (C) Halaman: vii + 85 + lampiran, 2011 (D) Kata Kunci: Penguasaan tanah dan tindak pidana. (E) Isi: Dalam penulisan ini dibahas mengenai kasus Pidana yang terjadi akibat sengketa kepemilikan tanah seluas 340 M2 Kutipan Register letter C No.2083, Persil 31. a kelas D VI di Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya antara Ahli Waris dari Alim (Alm) dengan Asmiati. Permasalahannya adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Putusan Nomor 1411.K/PID/2008 tentang Kasasi atas perkara penguasaan tanah atas milik orang lain tidak mempertimbangkan kasus tersebut sebagai tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan berdasar pada data-data sekunder. Dari hasil analisis diketahui bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut yang tidak mempertimbangkan sebagai tindak pidana merupakan suatu tindakan yang telah tepat karena tidak jelasnya subyek yang berhak terhadap kepemilikan tanah Petok D No.2083 persil 31.a Kelas D-VI dengan luas rumah 340 M? di Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Mardani P. Alim, apakah saksi pelapor ahli waris dari Alim (Alm) ataukah Terdakwa Asmiati, dengan demikian penulis menilai bahwa perbuatan Terdakwa Asmiati tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang tindakan secara melawan hukum melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau Pasal 167 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang secara melawan hak orang lain dengan cara masuk ke dalam rumah atau pekarangan dengan tidak segera pergi atas permintaan orang yang berhak. Hal ini sesuai dengan asas in dubio pro reo yang artinya jika hakim ragu, maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan Terdakwa. Selain itu juga sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, karena tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang kuat untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa Asmiati sebagai tindak pidana. (F)Acuan: 38 (1960-2011) (G)Pembimbing:Soetan Budhi Satria S, SH, MH. (H)Penulis:Feby Bhony Ferdian DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iv ABSTRAK vi DAFTAR SINGKATAN vii BAB I :PENDAHULUAN A.Latar Belakang 1 B.Permasalahan 8 C.Tujuan dan Kegunaan 9 D.Kerangka Konseptual 9 E.Metode Penelitian 12 F.Sistematika Penulisan 14 BAB II :KERANGKA TEORETIS A.Hukum Penguasaan Tanah 16 B.Penguasaan Tanah Girik 29 C.Hukum Pidana dan Tindak Pidana 40 D.Unsur-unsur Tindak Pidana 46 E.Perbuatan Melawan Hukum 49 F.Pertanggungjawaban Pidana 51 G.Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan 57 BAB III : DATA HASIL PENELITIAN A.Kasus Posisi 61 B.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 64 C.Alat Bukti Yang Terungkap Di Persidangan 65 D.Putusan Pengadilan 66 E.Pertimbangan Majelis Hakim 69 BAB IV :ANALISIS ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1411.K/PID/2008 71 BAB V :PENUTUP A.Kesimpulan 83 B.Saran 84 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 25 Jul 2018 07:07
Last Modified: 25 Jul 2018 07:07
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5060

Actions (login required)

View Item View Item