Perlindungan hukum hak anak jalanan berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 (studi kasus di Panti Sahabat anak Jakarta Pusat) / oleh Yessi Karnelia Simanungkalit

SIMANUNGKALIT, YESSI KARNELIA (2011) Perlindungan hukum hak anak jalanan berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 (studi kasus di Panti Sahabat anak Jakarta Pusat) / oleh Yessi Karnelia Simanungkalit. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Yessi Karnelia Simanungkalit (NIM: 205060132) (B) Judul skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Atas Haknya Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Studi Kasus di Panti Sahabat Anak Jakarta Pusat). (C) Halaman:ix + 121+ 17 + 2011 (D) Kata Kunci: Hak Anak Jalanan, Perlindungan Anak (E) Isi: Upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir.Identitas diri ini dalam bentuk akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi adopsi ilegal, perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial pada anak, eksploitasi anak sebagai buruh atau pekerja jalanan, dan tenaga kerja dan kekerasan. Sebagai wujud kepeduliannya terhadap hak anak tersebut maka pemerintah telah membebaskan biaya pencatatan kelahiran. Meskipun demikian belum banyak daerah yang bersedia melaksanakan, karena pembebasan biaya pencatatan kelahiran akan membawa konsekuensi berkurangnya PAD. Akibatnya yang terjadi di lapangan, masih ditemukan anak yang tidak memiliki akta kelahiran, khususnya bagi anak miskin, anak jalanan, anak terlantar, anak hasil pemerkosaan, nikah sirih dan sebagainya. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak jalanan berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 23 Tahun 2002? Bagaimana perlindungan anak jalanan PSA yang belum mendapatkan hak berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 23 Tahun 2002? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Analisis data penelitian memperlihatkan bahwa upaya pemenuhan hak anak jalanan belum semuanya mendapatkan haknya yaitu identitas diri dalam bentuk akta kelahiran dan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan belum semuanya mendapatkannya. Sebaiknya pemerintah memberikan perlindungan bagi anak jalanan yang belum mendapatkan haknya, seperti identitas diri dalam bentuk akta kelahiran, pendidikan, kesehatan dan keamanannya, dan pemerintah seharusnya memberikan kemudahan-kemudahan dalam membuat akta kelahiran bagi orang tua anak jalanan dalam pembuatan akta kelahiran agar semua anak jalanan bisa mendapatkan haknya dan diberikan perlindungan agar anak jalanan ini merasa terlindungi dan diperhatikan secara hukum. (F) Acuan: 32 (1974-2011) (G) Pembimbing: H. Rasji. S.H., M.H. (H) Penulis: Yessi Karnelia Simanungkalit

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 25 Jul 2018 07:19
Last Modified: 25 Jul 2018 07:19
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5070

Actions (login required)

View Item View Item