IMAWAN, BRIAN (2011) Tinjauan pelaksanaan hukum anti dumping di Indonesia pasca China Asean Free trade agreement berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1996 tentang bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan / oleh Brian Imawan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Brian Imawan (NIM: 205070045) (B) Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Hukum Antidumping di Indonesia Pasca China-ASEAN Free Trade Agreement Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (C) Halaman : viii + 178 + 93 + 2010 (D) Kata kunci : Antidumping Pasca China-ASEAN Free Trade Agreement (E) Isi : Dumping adalah perdagangan unfair competition yang menjual barang di bawah harga normal. Praktek ini justru semakin terbuka untuk terjadi semenjak Indonesia memberlakukan China-ASEAN Free Trade Agreement yang merupakan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN dan China. Sayangnya Indonesia tidak pernah merevisi hukum antidumping, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (PP BMAD) sejak peraturan tersebut dibuat pada tahun 1996. Bagaimana keadaan hukum antidumping Indonesia pada masa pasca CAFTA? Apakah hukum antidumping Indonesia masih mampu menangani praktek dumping pada era free trade? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditambah hasil wawancara. Data penelitian analisis kasus dumping uncoated writing and printing paper mengindikasikan tidak ada persiapan yang dilakukan Indonesia untuk menangani praktek dumping pasca CAFTA. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan juga kurang memadai untuk menangani kasus dumping di Indonesia pasca CAFTA berdasarkan fakta terdapat beberapa kelemahan dalam PP BMAD ketika dibandingkan dengan Antidumping Code World Trade Organization dan Customs Act Australia. Mengingat dengan adanya CAFTA praktek dumping akan semakin banyak terjadi, sebaiknya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan antidumping Indonesia. (F) Acuan : 49 (1901-2010) (G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, SH., MH. (H) Penulis : Brian Imawan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 25 Jul 2018 10:00 |
| Last Modified: | 25 Jul 2018 10:00 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5166 |
Actions (login required)
 |
View Item |
