Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2642.K/Pid/2006 tentang Tindak Pidana penguasaan hutan secara tidak sah / oleh Muaranto Roganda S

ROGANDA S, MUARANTO (2009) Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2642.K/Pid/2006 tentang Tindak Pidana penguasaan hutan secara tidak sah / oleh Muaranto Roganda S. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Muaranto Roganda S. (NIM: 205020212) (B) Judul Skripsi: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642.K/Pid/2006 Tentang Tindak Pidana Penguasaan Hutan Secara Tidak Sah. (C) Halaman: vii + 85 + lampiran, 2009 (D) Kata Kunci: Tindak Pidana Penguasaan Hutan (E) Isi: Salah satu tindakan yang dapat merusak lingkungan adalah tindakan perusakan hutan. Salah satu pelaku penguasaan/pendudukan hutan diluar peruntukanya atau fungsinya yang jadi fokus dalam penulisan ini adalah penguasaan/pendudukan hutan oleh Sdr. DLS, yang terjadi di Kawasan Padang Lawas Register 40. Permasalahan Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pada kasus pergantian fungsi lahan hutan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, melainkan sebagai tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah, yang sifatnya ke arah hukum administrasi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian normatif berdasarkan hukum yang berlaku. Dari hasil analisis dalam penulisan ini diketahui bahwa Kawasan Padang Lawas Register 40 adalah suatu kawasan hutan negara dan oleh karenanya tindakan Terdakwa DLS yang menguasai kawasan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, khususnya pelanggaran ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) UU No.41 tahun 1999 yang mengatur mengenai penguasaan hutan secara tidak sah. Pada kasus dengan Terdakwa DLS ini, perbuatan terdakwa adalah menguasai kawasan hutan negara secara tidak sah, karena tidak ada izin Menteri Kehutanan, selebihnya perbuatan Terdakwa dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun dari perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dari delik korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. (F) Acuan: 26 (1978-2008) (G) Pembimbing: Soetan Budhi Satria, SH, MH. (H) Penulis Muaranto Roganda S.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 04:50
Last Modified: 26 Jul 2018 04:50
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5281

Actions (login required)

View Item View Item