Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 menurut UUD 1945 / oleh Tengku Ellyse susanty

SUSANTY, TENGKU ELLYSE (2009) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 menurut UUD 1945 / oleh Tengku Ellyse susanty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Tengku Ellyse Susanty (NIM: 205040002) (B) Juduk Skripsi : ?Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 menurut UUD 1945? (C) Halaman : 111+ VIII + 28 + 2009 (D) Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi (E) Isi : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 telah sesuai dengan Pasal 23F UUD 1945?. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam hubungannya dengan Pasal 23 F UUD 1945 Presiden mempunyai hak untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan pengangkatannya diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1). Kewenangan tentang pemilihan pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan telah berubah secara mendasar. Terlepas dari perbedaan pendapat bahwa belum terbentuknya DPD tidak memungkinkan dijalankan wewenangnya secara konstitusional, akan tetapi Pemerintah dan DPR tidak dapat menjalankan kewenangannya secara bertentangan dengan konstitusi dengan merujuk pada Undang-Undang BPK, karena telah diatur secara tegas dan dibatasi oleh Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945, yang seharusnya dipatuhi dan dipegang teguh dengan selurus-lurusnya sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. (F) Acuan : (21) (1962- 2007) (G) Pembimbing Rasji, S.H., M.H. (H) Penulis Tengku Ellyse Susanty

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 04:57
Last Modified: 26 Jul 2018 04:57
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5286

Actions (login required)

View Item View Item