SUHENDRA, SUHENDRA (2009) Analisis putusan No. 783.K/Pid/2004 tentang Tindak pidana oleh maslan Helmi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat penimbunan limbah sisa pengoplosan abu zine ke dalam tanah / oleh Suhendra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama: Suhendra. (NIM: 205040051) (B) Judul Skripsi: Analisis Putusan No. 783.K/PID/2004 Tentang Tindak Pidana Oleh Maslan Helmi Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penimbunan Limbah Sisa Pengoplosan Abu Zinc Ke Dalam Tanah (C) Halaman: vi + 76 + lampiran , 2009 (D) Kata Kunci: Saksi Kunci. (E) Isi: Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai kasus kegiatan pengolahan bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa abu Zinc oleh Maslan Helmi. Maslan Helmi yang bertempat tinggal di Gg. Rukun II No.9 Rt/Rw: 009/002, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur adalah pimpinan UD Kurnia melakukan pengelolalan abu Zinc yang diperolehnya dari Sdr. Yono, Depok dan dari PT. Indo Lysacht. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah dampak penggunaan Pasal 43 ayat (1) UUPLH dalam Putusan No. 783.K/PID/2004 dibandingkan bila putusan tersebut digunakan Pasal 41 ayat (1) UUPLH ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Dari hasil analisis dalam penulisan ini diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Maslan Helmi memang merupakan suatu pencemaran lingkungan. Sehingga seharusnya atas perbuatan Terdakwa Maslan Helmi, seharusnya dikenakan Pasal 41 ayat (1) UUPLH, karena dari perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini untuk mempertimbangkan hukuman yang seharusnya diterima terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut. Dampaknya adalah pada penentuan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan terhadap Terdakwa, Perbedaan hukuman maksimal dari kedua ketentuan tersebut, menyebabkan bahwa hukuman yang seharusnya diterima atau dipertanggungjawabkan secara pidana menjadi tidak adil. Hal disebabkan Pasal 41 ayat (1) UUPLH memiliki sanksi pidana yang lebih berat karena dampaknya terhadap warga masyarakat jauh lebih berat. Penulis berharap agar sebaiknya Majelis Hakim dari badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup untuk lebih teliti dalam menentukan dasar hukum suatu putusan sesuai dengan fakta hukum yang nyata terungkap dipersidangan, sehingga tidak diperoleh suatu putusan yang salah penerapan dan menghasilkan putusan yang lebih dekat dengan keadilan (F) Acuan: 15 (1975-2007) (G) Pembimbing: Soetan Budhi Satria S., SH., MH. (H) Penulis: Suhendra
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 05:31 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 05:31 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5287 |
Actions (login required)
 |
View Item |
