AFRIAD S, DONY (2009) Analisis putusan pengadilan negeri Kalianda No. 12/pdt.G/1996/PN.KLD terhadap sengketa tanah milik Desa Tanjungsari antara penggugat Madarja dengan Tergugat pemerintah Desa Tanjungsari / oleh Dony Afriadi S. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama: Nama: Dony Efriadi S. (NIM: 205030114) (B) Judul Skripsi: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 12/Pdt.G/1996/PN. Kld Terhadap Sengketa Tanah Milik Desa Tanjungsari antara Penggugat Madarja dengan Tergugat Pemerintah Desa Tanjungsari. (C) Halaman: vi + 91 + lampiran, 2008 (D) Kata Kunci: Hak Milik Tanah (E) Isi: Fokus dari penulisan ini adalah mengenai penyelesaian sengketa tanah milik desa yang terjadi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, antara pihak penggugat yaitu Madarja dengan tergugat Muhadi dan Surat, selaku Kepala Desa Tanjungsari dan Sekretaris Desa Tanjungsari, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dari status tanah yang menjadi persengketaan tersebut. Permasalahan dari penulisan ini adalah apakah Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 22/HK.IS/I/1992, tanggal 20 Februari 1992 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana isi dalam Putusan No. 12/Pdt.G/1996/PN. Kld karena status tanah berdasarkan SK Bupati tersebut adalah milik Desa Tanjungsari ? Apakah yang menjadi Dasar Hukum dari terbentuknya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 22/HK.IS/I/1992, tanggal 20 Februari 1992 ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Bupati No. 22/Hk.IS/I/1992, pada tanggal 20 Februari 1992, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan dasar dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut adalah sesuatu yang tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat UUPA dan Pasal 1366 KUHPer. Selain itu mengenai ditolaknya eksepsi dari para Tergugat oleh Majelis Hakim PN Kalianda, penulis tidak sependapat, karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Desa Tanjung Sari, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat UUPA dan Pasal 1366 KUHPer. Berdasarkan hasil analisis dari pada bab sebelumnya, maka penulis berpendapat sebaiknya terhadap para pihak yang hendak mengajukan gugatan kepada pihak lain untuk memperhatikan status, kedudukan, atau kualitas pihak yang akan digugat berdasarkan saat terjadinya perbuatan yang dianggapnya merugikan dirinya tersebut, sehingga proses pemeriksaan perkara tidak sampai berlarut-larut dan memakan waktu lama. (F) Acuan: 15 (1976-2007) (G) Pembimbing: Hanafi Tanwajaya, SH, MH. (H) Penulis: Dony Efriadi S.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 05:33 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 05:33 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5289 |
Actions (login required)
 |
View Item |
