Analisis tentang implikasi SKB mengenai ahmadiyah terhadap organisasi keagamaan dan aliran kepercayaan serta masalah hukumnya / oleh Dedi Susilo

SUSILO, DEDI (2009) Analisis tentang implikasi SKB mengenai ahmadiyah terhadap organisasi keagamaan dan aliran kepercayaan serta masalah hukumnya / oleh Dedi Susilo. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Dedi Susilo (NIM: 205030047). (B) Judul Skripsi: Analisis Tentang Implikasi SKB Mengenai Ahmadiyah Terhadap Organisasi Keagamaan dan Aliran Kepercayaan serta Masalah Hukumnya. (C) Halaman: ix + 90 + 58 + 2009. (D) Kata kunci: Keputusan, Peraturan, SKB dan Ahmadiyah. (E) Isi: Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, istilah keputusan secara tegas dibedakan dari pengertian peraturan. Keputusan yang bersifat mengatur harus disebut dengan ?peraturan? (regels) sebagai nomenklatur untuk membedakan ?keputusan? yang bersifat menetapkan (beschikking). Dalam prakteknya, ada saja produk hukum yang formatnya menetapkan (beschikking) tetapi substansinya sebagian atau bahkan seluruhnya bersifat mengatur (regeling), seperti SKB Ahmadiyah. Keberadaan SKB tersebut telah menimbulkan polemik, karena selain bentuk dan substansi hukumnya dipertanyakan oleh sebagian kalangan, dari pihak pemerintah dan para pakar hukum sendiri ada perbedaan pendapat mengenai kompetensi peradilan yang berwenang mengadili SKB tersebut. Oleh karena itu, sudah tepatkah pengaturan Ahmadiyah tersebut dituangkan dalam bentuk SKB? Bagaimana implikasi SKB itu terhadap organisasi-organisasi keagamaan lain di luar JAI? Bagaimana dengan masalah hukum yang ditimbulkan atas terbitnya SKB itu, khususnya mengenai kompetensi peradilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian menunjukan bahwa ada cacat yuridis pada SKB Ahmadiyah, karena secara substansi SKB itu sangat jelas mengikat umum. Dengan demikian, tidak tepat kalau hal-hal yang mengikat umum itu dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dari beberapa menteri. Sebaiknya SKB itu dilembagakan dalam bentuk Peraturan Menteri agar sesuai dengan struktur tata urutan peraturan yang ada. (F) Acuan: 58 (1945-2009). (G) Pembimbing Rasji, S.H., M.H. (H) Penulis Dedi Susilo.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 05:53
Last Modified: 26 Jul 2018 05:53
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5304

Actions (login required)

View Item View Item