Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-V/2007 mengenai pembatasan hak warga negara dalam mengajukan kasasi menurut Undang-undang Dasar 1945) / oleh Melinda Wijaya

WIJAYA, MELINDA (2009) Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-V/2007 mengenai pembatasan hak warga negara dalam mengajukan kasasi menurut Undang-undang Dasar 1945) / oleh Melinda Wijaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A). Nama : Melinda Wijaya ( NIM : 205050011 ) (B). Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-V/2007 Mengenai Pembatasan Hak Warga Negara Dalam Mengajukan Kasasi Menurut UUD 1945 (C). Halaman : vii + 112 halaman + 37 + 2009 (D). Kata Kunci : Pembatasan Kasasi, UUD 1945 (E). Isi : Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA mengatur mengenai pembatasan kasasi untuk perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan aturan tersebut, CV. Sungai Bendera Jaya mengajukan uji materil terhadap Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA ke MK karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ?Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum?. MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-V/2007 menolak uji materil tersebut dan menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Apakah Putusan MK No. 23/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 adalah tepat? Penulis meneliti kasus tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis,dengan adanya pembatasan kasasi terhadap Putusan TUN yang dikeluarkan Pejabat Daerah maka hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 telah dilanggar oleh UU MA karena Putusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tingkat Pusat diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945. (F). Acuan : 35 (1982 - 2009) (G). Pembimbing : Rasji, S.H., M.H. (H). Penulis : Melinda Wijaya

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	26 Jul 2018 06:05
Last Modified:	26 Jul 2018 06:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5314

Actions (login required)

View Item