ALBOIN, ALBOIN (2009) Analisis terhadap tindak pidana pornografi pada video game yang berjudul grand theaft auto dan street racing syndicates berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi / oleh Alboin. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Alboin (B) Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Pada Video Game Yang Berjudul Grand Theaft Auto dan Street Racing Syndicates Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (C) Halaman : viii + 93 halaman. (D) Kata Kunci : Video Game porno, pornografi. (E) Isi: Video game merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat mudah didapat dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Video game pada akhir-akhir ini semakin banyak, sehingga dapat kita temui video game pada rental-rental maupun warung internet video game. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah video game yang berjudul Grand Theaft Auto dan Street Racing Syndicates dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum kepustakaan. Alat pengumpulan dalam data ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, buku-buku, artikel-artikel yang menunjang penulisan ini serta kamus hukum. Dari hasil penelitian dapat diketauhi bahwa video game yang berjudul Grand Theaft Auto dan Street Racing Syndicates dapat dikatakan sebagai video game yang mengandung unsur pornografi. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 permainan tersebut diangap sebagai sumber tindak pidana pornografi yang memuat unsur pornografi yaitu memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Oleh karena itu permainan video game yang bersifat pornografi tidak untuk diperjualbelikan kepada kalangan dewasa maupun anak-anak secara bebas, sehingga perlu adanya tindakan dari pemerintah Indonesia terhadap pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet; melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. (F) Daftar Acuan : (44) (1978-2009). (G) Nama Dosen Pembimbing : Soetan Budi S.S., S.H, M.H. (H) Penulis : Alboin.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 06:06 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 06:06 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5315 |
Actions (login required)
 |
View Item |
