analisis yuridis terhadap perbuatan menjanjikan uang dalam kegiatan pemilihan umum (suatu analisis terhadap putusan pengadilan No. 02/Pid.Pemilihan Umum/2009/PN.Pms) / oleh Andhika Suwandjana

SUWANDJANA, ANDHIKA (2009) analisis yuridis terhadap perbuatan menjanjikan uang dalam kegiatan pemilihan umum (suatu analisis terhadap putusan pengadilan No. 02/Pid.Pemilihan Umum/2009/PN.Pms) / oleh Andhika Suwandjana. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Andhika Suwandjana (NIM: 205050129). (B) Judul Skripsi : ?Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Menjanjikan Uang Dalam Kegiatan Pemilihan Umum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 02/Pid.Pemilihan Umum/2009/PN.Pms)? (C) Halaman : ix + 90 Halaman + 43 + 2009. (D) Kata Kunci : Pemilihan Umum, Perbuatan Menjanjikan Uang. (E) Isi : Sejarah peradaban negara modern ditandai dengan adanya dinamika politik, dalam konteks ini salah satunya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Umum dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pemaknaan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bisa saling berbeda. Tidak hanya terjadi antara sesama penegak hukum tetapi sangat mungkin terjadi dengan pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan Umum. Contohnya mengenai perbuatan menjanjikan uang. Bagaimana perbedaan prinsip antara ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perbuatan menjanjikan uang? Hal lainnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya perbuatan menjanjikan uang dalam kegiatan Pemilihan Umum berdasarkan putusan pengadilan Nomor 02/Pid. Pemilihan Umum/2009/PN-Pms? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif Terdapat perbedaan dalam rumusan sanksi pidananya, bahwa ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat alternatif sementara dalam undang-undang Pemilhan Umum bersifat kumulatif. Sebenarnya pertimbangan hakim dalam putusan ini, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan baik saksi maupun barang bukti sudah sejalan dengan undang-undang Pemilihan Umum namun kualitas sanksi tidak menimbulkan efek jera. (F) Daftar Acuan : 43 (1981-2009). (G) Pembimbing Dr. Dian Adriawan DG. Tawang, S.H., M.H.. (H) Penulis Andhika Suwandjana

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 06:16
Last Modified: 26 Jul 2018 06:16
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5324

Actions (login required)

View Item View Item