Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dilihat dari Tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan / oleh Mirawaty

MIRAWATY, MIRAWATY (2009) Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dilihat dari Tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan / oleh Mirawaty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Mirawaty (NIM: 205050083). (B) Judul Skripsi: Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Dilihat dari Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (C) Halaman: viii + 120 + lampiran + 2009. (D) Kata Kunci: Eksistensi, Undang-Undang, Mahkamah Agung, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (E) Isi: Setiap rapat pengambilan keputusan di DPR harus mencapai kuorum, namun persetujuan Undang-Undang Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2008 tidak mencapai kuorum. Bagaimana eksistensi Undang-Undang Mahkamah Agung dilihat dari tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Data penelitian memperlihatkan bahwa anggota DPR hanya menandatangani daftar hadir rapat dan tidak menghadiri rapat pengambilan keputusan tersebut secara fisik. Kode Etik DPR mengatur bahwa anggota DPR harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Selain itu, Peraturan Tata Tertib DPR juga mengatur bahwa anggota DPR dapat melakukan pengambilan keputusan apabila seluruh anggota DPR memberikan suaranya dalam rapat. Pengambilan keputusan yang melanggar Peraturan Tata Tertib DPR tersebut mengakibatkan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memenuhi unsur yuridis undang-undang karena pembentukannya yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang menurut Peraturan Tata Tertib DPR dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sebaiknya DPR memahami dengan benar pengertian kuorum rapat dan syarat kuorum pengambilan keputusan, dan sebaiknya DPR mengubah Peraturan Tata Tertib DPR, dengan menyatakan secara tegas syarat kuorum kehadiran anggota DPR secara fisik dalam rapat. (F) Acuan: 37 (1945-2009). (G) Pembimbing Rasji, S.H., M.H. (H) Penulis Mirawaty

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	26 Jul 2018 07:12
Last Modified:	26 Jul 2018 07:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5340

Actions (login required)

View Item