WIJAYA, HENDRA (2012) Kajian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Bantuan Pengamanan Dari Kepolisian Dalam Rangka Pelelangan umum / oleh Hendra Wijaya. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya mengenai parate eksekusi dewasa ini cenderung menimbulkan berbagai persoalan baru, yang merugikan para pihak terkait mulai dari adanya tindak pidana kekerasan, penganiayaan, perampasan dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum jasa penagihan (debt collector), maupun adanya itikad tidak baik dari penerima jaminan fidusia yang cidera janji dengan tidak secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Penerima Jaminan Fidusia untuk dilakukan lelang umum, Polri telah menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tujuannya adalah terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan dari para pihak serta masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Adapun perumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimanakah substabsi dan hakekat pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 ditinjau dari segi formil maupun materiilnya, serta apakah manfaat dari implementasi Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tersebut, secara hukum. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang di analisis secara kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka jawabannya, yaitu bahwa substansi dan hakekat dari Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia telah sesuai dan memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta telah memenuhi pula persyaratan materiil berdasarkan Pasal 30 berikut penjelasannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 15 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sedangkan, manfaat dari Implementasi Peraturan Kapolri tersebut secara hukum yaitu dapat memudahkan dan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan parate eksekusi dapat terealisasi dengan baik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2018 08:17 |
| Last Modified: | 27 Jul 2018 08:17 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5616 |
Actions (login required)
 |
View Item |
