Tanto, Yulia (2010) Analisis mengenai gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) terhadap perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada jalan tol lingkar luar Jakarta (studi kasus Putusan No. 40/Pdt.G/2008/Jak.Sel)/. Informasi Detail Skripsi/Thesis. ISSN 205060039
|
Text
Untitled.pdf - Published Version Download (93kB) | Preview |
Abstract
(A) Nama : Yulia Tanto (NIM : 205060039) (B) Judul Skripsi : ANALISIS MENGENAI GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAW SUIT) TERHADAP PERUBAHAN TARIF TOL DAN PERUBAHAN SISTEM TRANSAKSI PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 40/PDT.G/2008/PN.JAK.SEL.). (C) Halaman : vii + 89 + 56 + 2010 (D) Kata Kunci : Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) (E) Isi : Citizen Law Suit yang juga sering diistilahkan dengan Actio Popularis hanya dikenal dalam sistem hukum Common Law yang dalam sejarahnya pertama kali diterapkan dalam permasalahan lingkungan. Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law juga mengenal Citizen Law Suit. Dengan perbedaan sistem hukum ini dapat dipastikan banyak masalah yang muncul terutama disebabkan masih belum adanya peraturan secara tertulis yang mengatur mengenai Citizen Law Suit. Adapun salah satu masalahnya yaitu dalam kasus gugatan TAMPOL atas perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) adalah pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan dengan dasar bahwa mekanisme Citizen Law Suit yang diajukan tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak adanya proses pemberitahuan (notifikasi). Oleh karenanya, penulis akan menganalisis apakah gugatan Citizen Law Suit yang diajukan sudah tepat atau belum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan serangkaian wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa gugatan Citizen Law atas perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) sudah tepat karena syarat formil yang menjadi dasar tidak dapat diterimanya gugatan tersebut sudah terpenuhi. Dengan tidak adanya peraturan tertulis yang mengatur mengenai Citizen Law Suit menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Sebaiknya pemerintah segera membuat peraturan tertulis yang mengatur mengenai Citizen Law Suit. (F) Acuan : 44 (1945-2009) (G) Pembimbing Mia Hadiati, S.H., M.H. (H) Penulis Yulia Tanto
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 08 May 2017 06:49 |
| Last Modified: | 08 May 2017 06:49 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/564 |
Actions (login required)
 |
View Item |
