Implementasi Ketentuan Sanksi Pidana Minimal Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Pelakunya Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1254/Pid. Sus/2011/ Pn.Jkt.Bar) / oleh Akhmad TriNoval Amili

AMILI, AKHMAD TRINOVAL (2012) Implementasi Ketentuan Sanksi Pidana Minimal Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Pelakunya Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1254/Pid. Sus/2011/ Pn.Jkt.Bar) / oleh Akhmad TriNoval Amili. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penerapan sanksi pidana minimal baik pidana denda maupun pidana penjara pada pelaku tindak pidana narkotika yang pelakunya anak sampai saat ini masih diperdebatkan dan masih menimbulkan perbedaan persepsi oleh kalangan hakim. Sebagaimana kasus Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2011/ Pn.Jkt.Bar pada tindak pidana narkotika yang pelakunya anak, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU Narkotika. Hakim menerapkan Pasal 26 ayat (1), tetapi tidak menerapkan Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak. Permasalahan bagaimana hakim mengimplementasikan ketentuan sanksi pidana minimal dalam kasus narkotika yang pelakunya anak dalam perkara Nomor 1254/Pid.Sus/2011/Pn. Jkt.Bar? Metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian bahwa pada Kasus Nomor 1254/Pid.Sus/2011/ PN.Jkt.Bar, implementasi penerapan sanksi pidana minimum pada kasus ini hakim hanya melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1). Hakim tidak menerapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan paling banyak ? (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana dari orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut, maka sanksi pidana penjara minimum yang diterapkan hakim (2 tahun), kurang relevan dengan sanksi minimun denda yang dijatuhkan. Ada beberapa pandangan terhadap implementasi penerapan sanksi pidana minimum tindak pidana narkotika dalam teori maupun praktek. Pertama pemberian sanksi pidana minimum khusus itu secara internasional merupakan suatu pelanggaran HAM, karena secara teoretis sangat membatasi kebebasan hakim. Kedua pemberian sanksi pidana minimum, hakim diperbolehkan menjatuhkan vonis di bawah syarat pidana minium, karena di dalam beberapa undang-undang, memang kerap disebut adanya pidana minimal yang harus dijatuhkan kepada terpidana untuk kasus tertentu yang mendapat perhatian publik. Selain itu harus memenuhi syarat tertentu seperti hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum sistematis, jelas dan logis. Selain itu penerapan hal tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku umum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pidana minimal, tindak pidana narkotika, pelaku oleh anak.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 27 Jul 2018 04:07
Last Modified: 27 Jul 2018 04:07
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5668

Actions (login required)

View Item View Item