IMANUEL, WILHELMUS (2009) Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang bersifat ultra Petita berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi / oleh Wilhelmus Imanuel. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama (NIM) : Wilhelmus Imanuel (205030204) B. Judul Skripsi : Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Nomor 012-016-019/Puu-Iv/2006 Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi C. Halaman : viii + 127 halaman D. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Ultra Petita, Kewenangan MK E. Isi : Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan uji material terhadap Pasal 53 UU No.30 Tahun 2002 dan memutuskan pasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian pasal tersebut tetap dinyatakan berlaku selama tiga tahun sejak putusan itu diucapkan. Keabsahan Putusan MK terhadap perkara No.016/PUU-IV/2006 yang bersifat ultra petita berdasarkan kewenangan MK. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. MK tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan ketentuan UU, khususnya Pasal 53 UU KPK yang bertentangan dengan UUD 1945 untuk menyatakan UU tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan wewenang MK seperti itu, karena MK hanya berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 untuk menyatakan UU tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan atau bagian UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku) karena bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu putusan MK di atas yang masih memiliki kekutaan hukum mengikat selama tiga tahun adalah tidak sah dan inkonstitusional. Sebaliknya pembuat UU dalam hal ini (legislatif) harus segera mungkin melakukan penyelarasan antara UU KPK dengan UUD 1945 dan membentuk UU tentang pengadilan Tipikor agar pada nantinya tidak lagi terjadi perdebatan atau polemik dalam masyarakat khususnya bagi mereka yang merasa hak konstitusinya dirugikan oleh suatu produk hukum atau undang-undang dan mempunyai kepastian hukum. F. Daftar Acuan : 57 (1994-2009) G. Pembimbing : Rasji, S.H., M.H H. Penulis : Wilhelmus Imanuel
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 08:15 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 08:15 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5716 |
Actions (login required)
 |
View Item |
