Pelanggaran iklan kampanye partai gerindra dalam media televisi ditinjau dari Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / oleh Steffen Pieter T

PIETER T, STEFFEN, PIETER T, STEFFEN (2009) Pelanggaran iklan kampanye partai gerindra dalam media televisi ditinjau dari Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / oleh Steffen Pieter T. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : STEFFEN PIETER. T NIM : 205020159 (B) ?Dugaan Pelanggaran Iklan Yang Dilakukan Partai Gerindra Dalam Media Televisi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? (C) vii + 93 halaman + lampiran, 2009 (D) Kata kunci : Pelanggaran Iklan, Partai Gerindra, Media Iklan (E) Isi Abstrak Peranan media massa dalam politik sangatlah besar. Satu sama lain saling berkaitan erat. Media massa dapat memberikan efek komunikasi politik yang sangat besar. Efek-efek tersebut antara lain sosialisasi politik, partisipasi politik, pendidikan politik, dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi kebijakan politik. Permasalahan yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu mengenai apakah dalam kampanye yang dilakukan oleh Partai Gerindra telah melanggar Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 mengenai larangan mengeikutsertakan kampanye pada anak-anak dan dalam penayangan iklan Partai Gerindra telah menyalahi spot dan durasi yang telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 10 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian normatif dan penelitian yuridis. Hasil penelitiannya yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam iklan partainya melibatkan anak-anak dianggap telah melanggar ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Pemilu dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki hak memilih. Pelaksanaan penayangan iklan partai Gerindra pada media televisi berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 sudah memberikan batasan pengaturan terhadap iklan kampanye dalam Pasal 93-100 yaitu mengenai larangan terhadap iklan kampanye yang mengganggu kenyamanan pembaca (Pasal 93 ayat (2), media massa harus memberikan kesempatan yang sama pada peserta pemilu dalam pemuatan (Pasal 93 ayat (3) dan penayangan iklan kampanye dan penjadwalannya (Pasal 93 ayat (4), larangan menjual blocking segment (Pasal 94 ayat (1), batas maksimum pemasangan iklan (di TV ? 10 spot berdurasi 30 detik/hari, di Radio- 10 spot berdurasi 60 detik/hari) Pasal 95 ayat (1) dan (2), pemberlakuan tarif yang sama untuk iklan kampanye bagi setiap peserta pemilu (Pasal 96 ayat (3) (F) Daftar acuan : 20 (1960 ? 2007) (G) Pembimbing : Nomensen Sinamo, S.H., M.H (H) Penulis : Steffen Pieter. T

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 08:47
Last Modified: 26 Jul 2018 08:47
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5729

Actions (login required)

View Item View Item