Penegakan hukum ketenagakerjaan outsourcing menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus Badan Layanan Umum Transjakarta Koridor I (Blok M-Kota) / oleh Betrix Immanuel Martasaputri

MARTASAPUTRI, BETRIX IMMANUEL (2009) Penegakan hukum ketenagakerjaan outsourcing menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus Badan Layanan Umum Transjakarta Koridor I (Blok M-Kota) / oleh Betrix Immanuel Martasaputri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Betrix Immanuel Martasaputri (NIM: 205040184) (B) Judul Skripsi : Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus : Badan Layanan Umum Transjakarta Koridor I (Blok M ? Kota)) (C) Halaman : viii + 108 + 16 + 2009 (D) Kata kunci : Outsourcing, Hukum Ketenagakerjaan (E) Isi : Pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memperluas pemberlakuan outsourcing, namun undang-undang juga membatasi pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga kerja outsourcing yaitu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan. BLU Transjakarta yang merupakan perusahaan pengangkutan melakukan outsourcing terhadap karyawan operator tiket yang memegang salah satu peranan penting dalam proses pengangkutan BLU Transjakarta. Penulisan ini membahas apakah karyawan operator tiket dapat menggunakan tenaga kerja outsourcing dan bagaimana penegakan hukum bagi karyawan outsourcing yang di-outsource. Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan bahwa keryawan operator tiket belum dapat di-outsource, selain itu BLU Transjakarta melakukan suatu penyelundupan hukum yang mengakibatkan karyawan operator tiket tidak mempunyai masa kerja dan kehilangan haknya. Penyebab terjadinya penyelundupan hukum ini adalah lemahnya faktor penegakan hukum dari segi perumusan pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran. Sebaiknya pemerintah segera menyempurnakan perumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran pasal. (F) Acuan : 16 (1990-2008) (G) Pembimbing : Ibu Hj. Mulati, S.H., M.H. (H) Penulis : Betrix Immanuel Martasaputri

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 09:00
Last Modified: 26 Jul 2018 09:00
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5742

Actions (login required)

View Item View Item