Penertiban praktik prostitusi oleh aparatur polisi pamong praja di Kawasan Sungai Tahang Kelurahan Salembaran Jati Kabupaten Tangerang / oleh Jimmy Effendy

EFFENDY, JIMMY (2009) Penertiban praktik prostitusi oleh aparatur polisi pamong praja di Kawasan Sungai Tahang Kelurahan Salembaran Jati Kabupaten Tangerang / oleh Jimmy Effendy. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Jimmy Effendy (NIM: 205012017) (B) Judul skripsi: Pelaksanaan Penertiban Lokalisasi Prostitusi oleh Aparatur Polisi Pamong Praja di Kawasan Sungai Tahang, Kelurahan Salembaran Jati Kabupaten Tangerang. (C) Halaman: vii + 125 + lampiran (D) Kata Kunci: Penertiban Lokalisasi Sungai Tahang oleh Satpol PP (E) Isi: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang. Dengan status perangkat daerah tersebut, maka anggota dari Satpol PP Kabupaten Tangerang dikatakan menjadi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Pengaturan tentang Satpol PP berada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut PP Nomor 32 Tahun 2004 tersebut Satpol PP Kabupaten Tangerang mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tangerang, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang dan Keputusan Bupati Tangerang. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib dari setiap pemerintah daerah. Ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2004. Perda tersebut membagi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang menjadi 7 (tujuh) bidang ketertiban, diantaranya Tertib Usaha Tertentu dan Tertib Susila yang mengatur tentang prostitusi dan lokalisasi. Dengan demikian kegiatan prostitusi dan lokalisasi di Kabupaten Tangerang, termasuk di lokalisasi Sungai Tahang perlu dilaksanakan operasi penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Menurut PP Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan operasi penertiban prostitusi di lokalisasi Sungai dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, Hak Asasi Manusia, serta norma sosial lain yang berlaku di masyarakat. Tetapi dalam praktik di lokalisasi Sungai Tahang, pelaksanaan operasi penertiban ini tidak dilakukan dengan menjunjung tinggi norma tersebut di atas. Selain itu penulis juga berpendapat bahwa struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Tangerang mengalami kesalahan, dimana Satpol PP Kabupaten Tangerang tersebut berada di bawah Dinas Trantib Kabupaten Tangerang, sedangkan menurut peraturan yang berlaku Satpol PP Kabupaten Tangerang berada sejajar dengan Dinas Trantib Kabupaten Tangerang. (F) Acuan: 29 (1968-2008) (G) Pembimbing: Rasji, SH., MH. (H) Penulis: Jimmy Effendy

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 09:06
Last Modified: 26 Jul 2018 09:06
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5747

Actions (login required)

View Item View Item