PRADIPTA, ANDRO RISKI (2009) Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah lapangan terbang rumpin antara warga masyarakat dengan TNI AU (studi kasus putusan Nomor 64/Pdt.G/2007/PN.CBN) / oleh Andro Riski Pradipta. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Andro Riski Pradipta (NIM:205040117). (B) Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah Lapangan Terbang Rumpin antara Warga Masyarakat Dengan TNI AU (Studi Kasus Putusan No: 64/PDT.G/2007/PN.Cibinong). (C) Halaman : x + 95 + 25 + 2009 (D) Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. (E) Isi : (F) Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta pembuktian atas hak kepemilikan yang sudah dimiliki baik itu oleh instansi pemerintah maupun oleh warga masyarakat, dengan adanya bukti otentik yang dimiliki berupa sertipikat kepemilikan hak atas tanah. sengketa yang terjadi antara warga masyarakat rumpin dengan TNI AU tidak akan terjadi apabila para pihak dapat mengambil jalan musyawarah untuk mencapai mufakat atas ganti kerugian serta kesediaan para pemilik hak untuk melepaskan hak atas tanah tersebut. Dalam penelitian yang masalah ini penulis menggunakan metode secara kepustakaan yang mana mengenai terdapatnya peraturan atas hak-hak kepemilikan atas tanah, diatur secara jelas di dalam UUPA. Disamping itu penulis juga turut menggunakan metode empiris yakni dengan melakukan wawancara kepada Kolonel Sus Ir. BR. Purba, MSc., Kasubdis Bin BTB Disfaskon TNI Angkatan Udara, serta Bapak Suganda H.M selaku Camat Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dimulai dari adanya KSAP serta IKN 50503007 dan 50503008 yang dimiliki oleh pihak TNI AU untuk dasar kepemilikan hak atas tanah warga rumpin, atas klaim yang dilayangkan oleh pihak TNI AU para warga telah melakukan beberapa upaya hukum serta jalan keluar, namun tidak ditemuinya jalan penyelesaian mengakibatkan timbulnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak TNI AU dengan berusaha untuk mendapatkan haknya melalui cara-cara kekerasan yang diarahkan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Mengenai masalah ini di waktu kemudian, sebaiknya hukum positif tanah Indonesia lebih mengatur dengan jelas mengenai penyesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. (G) Acuan : 25 Buku (H) Pembimbing : Bapak Hasni S.H., M.H. (I) Penulis : Andro Riski Pradipta.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 10:11 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 10:11 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5788 |
Actions (login required)
 |
View Item |
