Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang bertentang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (studi akta pengakuan utang nomor 1 yang diikuti akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 2) / oleh Stephanie

STEPHANIE, STEPHANIE (2009) Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang bertentang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (studi akta pengakuan utang nomor 1 yang diikuti akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 2) / oleh Stephanie. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Stephanie ( N.I.M. : 205050058 ) (B) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Akta Pengakuan Utang Nomor 1 yang diikuti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2) (C) Halaman: viii + 85 + 30 + 2009 (D) Kata Kunci: tanggung jawab notaris, akta pengakuan utang diikuti akta perjanjian pengikatan jual beli (E) Isi: Melalui akta yang dibuatnya,Notaris bertanggung jawab memberi kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, tetapi prakteknya ada saja Notaris yang melakukan pembuatan akta yang bertentangan dengan undang-undang,seperti pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 1 yang diikuti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2 oleh Notaris X yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.Adanya tindakan Notaris tersebut maka timbul pertanyaan bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang bertentangan dengan undang-undang apabila terjadi sengketa? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan hasil wawancara.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akta yang dibuat Notaris X dapat menciptakan ketidakpastian hukum,jadi apabila terjadi sengketa dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka berdasarkan Pasal 84 UUJN dan Pasal 85 UUJN,Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya,tetapi dalam praktek saat ini biasanya Notaris hanya dipanggil sebatas saksi.Untuk mencegah ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa Notaris dan menghindari masalah yang dapat merugikan dirinya, maka sebaiknya Notaris menolak membuatkan akta yang bertentangan dengan undang-undang, Majelis Pengawas sebaiknya memberikan sanksi tegas terhadap Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. (F) Acuan: 30 (1847-2008) (G) Pembimbing: Mia Hadiati S.H., M.H. (H) Penulis Stephanie

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 27 Jul 2018 04:07
Last Modified: 27 Jul 2018 04:07
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5841

Actions (login required)

View Item View Item