Tinjauan hukum terhadap implikasi rumusan delik pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi / oleh Vina Betty Oktavia

OKTAVIA, VINA BETTY (2009) Tinjauan hukum terhadap implikasi rumusan delik pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi / oleh Vina Betty Oktavia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Vina Betty Oktavia NIM : 205040139 (B) ?Tinjauan Hukum Terhadap Implikasi Rumusan Delik Pornografi Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi? (C) vii + 90 halaman + lampiran, 2009 (D) Kata kunci : Pornografi, Delik, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (E) Isi Abstrak (F) Kontroversi mengenai dampak pornografi bagi masyarakat serta status hukumnya masih menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Pada dasarnya perdebatan ini merupakan perdebatan mengenai apakah pornografi harus dikategorikan sebagai suatu hal yang dilarang sama sekali atau menjadi subjek sebuah sensor. Permasalahan yang diberikan oleh penulis yaitu mengenai implikasi rumusan delik materiil dan delik formil dalam tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu berdasarkan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini didapatkan mengenai definisi dari pornografi ini mengandung kelemahan yang mendasar dimana dari pengertian pornografi dimana pada pasal tersebut berkesan klausa "materi seksualitas", pengertian ini akan mereduksi makna seksualitas yang merupakan inti kehidupan jati diri manusia, sehingga, bukan sesuatu yang seharusnya dikriminalkan. Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimana dalam delik ini mendiskriminasi perempuan dimana yang sering dijadikan obyek atau model adalah perempuan. Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur mengenai ketentuan jasa pornografi dimana ketentuan-ketentuan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan karena melegitimasi upaya viktimisasi terhadap korban. delik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Saran yang diberikan yaitu hendaknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan ketentuan sosial mengingat ada hal-hal yang tidak bisa diubah yaitu mengadai karya seni dan kebudayaan bangsa Indonesia ini. Dan hendaknya pemerintah khususnya anggota DPR dalam membuat suatu delik peraturan perundang-undangan harus mengandung aspek kehidupan di negara agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan delik yang menyalahi kultur dan kebudayaan masyarakat Indonesia. (G) Daftar acuan : 18 (1969 ? 2005) (H) Pembimbing : Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H (I) Penulis : Vina Betty Oktavia

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 27 Jul 2018 04:22
Last Modified: 27 Jul 2018 04:22
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5851

Actions (login required)

View Item View Item