ROESMIATI, ROESMIATI (2009) Tinjauan yuridis terhadap putusan majalah playboy Indonesia yang didakwa mengandung unsur pornografi (studi kasus putusan majalah playboy No. 2362/Pid.B/2006/PN Jak Sel) / oleh Roesniati. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama: Roesmiati (NIM: 205050118). (B) Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majalah Playboy Indonesia Yang Didakwa Mengandung Unsur Pornografi (C) Halaman: viii + 125+ lampiran + 2009. (D) Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan Majalah Playboy Indonesia, Didakwa Mengandung Unsur Pornografi. (E) Isi: majalah playboy Indonesia merupakan majalah frenchise dari majalah Playboy Amerika. Namun, cover dan isi dari majalah Playboy Indonesia jauh berbeda dari majalah Playboy Amerika yang memuat unsur ketelanjangan. Pengertian tentang Pornografi pun bermacam-macam baik di KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pers, MUI dan Pendapat para ahli; kemudian dikaitkan dengan delik pers beserta pertanggungjawaban pidana. Banyak pro dan kontra terhadap terbitnya majalah playboy Indonesia sehingga masyarakat yang menolak keberadaan tersebut melaporkan ke aparat yang berwenang atas tuduhan bahwa majalah tersebut mengandung unsur pornografi. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan majalah Playboy indonesia yang didakwa mengandung unsur pornografi?Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa majalah Playboy Indonesia merupakan produk pers berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Velvet Silver Media. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan Undang-Undang Pers bukan menggunakan KUHP karena mengacu kepada asas lex specialis de rogat legi generalie, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 282 KUHP majalah tersebut memang mengandung unsur pornografi. Tetapi, karena majalah tersebut merupakan produk pers maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pers dan menurut dewan pers majalah tersebut tidak mengandung unsur pornografi melainkan merupakan karya seni. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam membuat surat dakwaan, yang tidak hanya memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHP sebagai ketentuan umum tetapi harus memperhatikan ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan perlu dibuat suatu aturan yang jelas tentang pengertian pornografi meliputi unsur norma kesopanan, kesusilaan, agama, adat dan hukum yang berlaku di negara kita. (F) Acuan: 37 (1945-2009). (G) Pembimbing DR. Agus Anwar, S.H., M.H. (H) Penulis Roesmiati
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2018 04:29 |
| Last Modified: | 27 Jul 2018 04:29 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5857 |
Actions (login required)
 |
View Item |
