JEMI, JEMI (2009) Akibat hukum dari pembuatan angka pengenal importir berdasarkan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M/DAG/PER//7/2007 tentang angka pengenal importir (studi kasus PT jaringan intech Indonesia) / oleh Jemi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Judul Skripsi : Akibat Hukum Dari Pembuatan Angka Pengenal Importir Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Angka Pengenal Importir (Studi Kasus PT. JARINGAN INTECH INDONESIA) B. Nama Mahasiswa : Jemi (205012012) C. Halaman : Vi+77+lampiran D. Kata Kunci : Angka Pengenal Importir (API) E. Isi : Untuk melakukan kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang dimulai dari persiapan teknis, sampai dengan memasukkan barang di wilayah pabean Indonesia. Salah satu persyaratan untuk terlaksananya kegiatan importasi barang tersebut adalah adanya API. Aturan mengenai API itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 40/MPP/Kep/1/2003. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap beberapa aturan yang tentang pembuatan API yang pernah diberlakukan untuk menunjang kegiatan impor, ternyata Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 40/MPP/Kep/1/2003 Importir lebih mendukung kegiatan impor karena aturannya lebih jelas dan mudah dimengerti, dan mudah dilaksanakan disebabkan persyaratan untuk pembuatan API tidak menyulitkan para pemohon API. Sedangkan dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 mengharuskan untuk mencantumkan paspor sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan pembuatan API, hal ini disebabkan cukup berat dan tidak relevan dengan permohonan pembuatan API. Sehingga hal ini dapat menimbulkan akibat hukum bahwa apabila hal itu tidak dipenuhi akan mengakibatkan terhambatnya atau ditolaknya permohonan pembuatan API. Dan secara otomatis yaitu juga menghambat kelancaran kegiatan perdagangan luar negeri di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. F. Acuan : 7 (1986-2007) G. Pembimbing : Cut Memi, S.H., M.H. H. Penulis : Jemi
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2018 05:41 |
| Last Modified: | 27 Jul 2018 05:41 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5870 |
Actions (login required)
 |
View Item |
